Serikat Pekerja JICT Mengadu ke Fraksi PDI-P soal Penjualan Konsesi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan orang dari Serikat Pekerja Jakarta Internasional Container Terminal (SP JICT) Pelabuhan Tanjung Priok mengadakan pertemuan dengan Fraksi PDI Perjuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2015). Mereka mengadukan penjualan konsesi JICT yang dilakukan Dirut PT Pelindo II, RJ Lino, ke perusahaan asal Hongkong, PT Hutchison Port Holdings.

Ketua Umum SP JICT, Nova Sofyan Hakim menyampaikan banyak hal berkaitan dengan persoalan yang terjadi di JICT, terutama masalah perpanjangan konsesi JICT 2019-2039. SP JICT menurut Nova telah melakukan berbagai upaya menentang konsesi, tapi yang mereka terima adalah pembungkaman dari Pelindo II. Berbagai bentuk yang dinilai sebagai pembungkaman itu seperti memecat karyawan hingga memutasi pekerja yang menolak konsesi.

"Apa yang dilakukan Pak Lino, bukannya memediasi tapi dia berusaha membawa karyawan Pelindo menggantikan kami. Dia mendatangkan aparat. Begitu cara yang dilakukan RJ Lino. Akhirnya kami kirim surat ke DPR dan DPR menyambut baik permasalahan kami," kata Nova.

Kedatangan rombongan SP JICT sendiri diterima oleh pimpinan F-PDIP, Alex Lukman, serta utusan fraksi-fraksi seperti Rieke Diah Pitaloka dan Abidin Fikri dari Komisi IX, Dwi Ria Latifa komisi III, serta Arif Wibowo dari Komisi II.

"Kami minta konsensi ini dibatalkan perpanjangannya. Biarkan berakhir sampai 2019, jangan diperpanjang sampai 2039. Kami mengatakan saat ini tidak ada urgensinya memperpanjang konsesi. Katanya karena Pelindo tidak sanggup mengelola sendiri, mungkin direkturnya yang tidak sanggup," ujar Nova.

Fraksi PDI-P pun berjanji akan segera mengakomodir tuntutan buruh ini. Nantinya, setiap anggota fraksi PDI-P dari akan menyampaikan tuntutan serikat pekerja kepada pemerintah melalui komisinya masing-masing.

"Kami mendukung menolak konsesi, yang berdampak pada pemiskinan para pekerja JICT," kata Rieke Diah Pitaloka.