Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Tidak Persoalkan KMP atau KIH dalam Pilkada Serentak

Kompas.com - 23/07/2015, 11:58 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan bahwa partainya tidak akan mempersoalkan perbedaan koalisi dalam pencalonan kepala daerah untuk pemilihan kepala daerah serentak. Zulkifli mengklaim bahwa PAN terbuka bagi masyarakat dari golongan apa pun, termasuk dari Koalisi Merah Putih (KMP) ataupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Di sini saya tegaskan, PAN soal pilkada tidak mengotakkan KMP atau KIH. PAN menerima dari manapun kandidat berasal, bagi kami sama saja, dari internal partai, mantan TNI/Polri, pengusaha, maupun dari kampus," ujar Zulkifli saat ditemui di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2015).

Menurut Zul, semua partai politik memiliki tujuan sama dalam pilkada serentak, yaitu mengedepankan kepentingan bangsa. Untuk itu, PAN tidak akan menutup kesepakatan kerja sama dengan partai mana pun.

Ketua MPR RI itu mengatakan, yang terpenting bagi calon kepala daerah adalah memiliki wawasan kebangsaan dan berkomitmen memajukan rakyat di provinsi, kabupaten, atau kota. Jika terpilih, maka kepala daerah tidak boleh membedakan masyarakat di daerah berdasarkan suku, agama ras, maupun golongan tertentu.

"Setelah menang, tidak cuma kepentingan kelompok atau agama tertentu saja yang diperhatikan. Yang memilih dan yang tidak memilih juga wajib diperhatikan," kata Zulkifli.

Hingga saat ini PAN telah menyiapkan 200 calon kepala daerah untuk diikutsertakan dalam pilkada serentak di 259 daerah yang akan digelar pada 9 Desember 2015. Rencananya, PAN akan mengusung hingga 259 calon kepala daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Nasional
Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Nasional
Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Nasional
Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com