Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat Minta Jokowi Tak Malu Jalankan Saran SBY

Kompas.com - 06/07/2015, 12:53 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua DPP Bidang Keuangan Partai Demokrat Marwan Cik Asan meminta Presiden Joko Widodo tak ragu untuk menjalankan saran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengenai kondisi perekonomian saat ini.

Pada Rapat Pimpinan Nasional I Demokrat, Minggu (6/7/2015), SBY meminta Presiden Jokowi menjelaskan kepada publik, sekaligus mengeluarkan kebijakan terkait kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Sikap Jokowi itu diyakini akan memengaruhi optimisme pasar. (Baca: SBY Anggap Jokowi Perlu Jelaskan soal Kondisi Ekonomi Indonesia)

"Saya rasa baik sebagai mantan Presiden memberikan masukan kepada pemerintah. Tentunya demi kebaikan rakyat dan bangsa, Presiden Jokowi tidak perlu malu-malu dan ragu. Apalagi trik-trik menghadapi kesulitan ekonomi pernah dijalankan Pak SBY selama memimpin pemerintahan," kata Marwan di Jakarta, Senin.

Wakil Ketua Komisi XI ini menilai, selama ini SBY selalu memberikan saran-saran dan masukan konstruktif untuk pemerintah dan bangsa. Saran itu pun diberikan dengan cara-cara yang elok.

"Beliau tidak pernah terjebak menjadi sosok yang menghakimi, nyinyir, apalagi menghina. Jadi, sarannya pantas didengar, termasuk dalam masalah ekonomi saat ini," ucap Marwan.

Marwan sependapat dengan SBY bahwa saat ini ekonomi Indonesia masih terseok dan dibayangi kelesuan. Karena itu, perlu tips dan trik bagi Jokowi dalam rangka membawa bangsa ini keluar dari kelesuan perekonomian.

"Sarannya sudah sangat jelas. Beliau berbicara berdasar pengalaman dan sebagai seorang yang visioner. Arah kebijakan ekonomi pemerintah memang harus disampaikan oleh pihak yang paling pantas menyampaikannya, ya Presiden. Dengan cara itulah, semua stakeholder terkait akan memahami dan meyakini arah kebijakan Presiden dalam mengatasi kesulitan ekonomi saat ini," ucap Marwan.

"Rupiah lemah, harga komoditas rendah, tetapi kebutuhan pokok melambung. Ramadhan, dan jelang Lebaran seperti sekarang, kesulitannya makin terasa oleh rakyat. Pemerintah harus segera bertindak konkret, strategis, dan benar," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com