Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Effendi Simbolon Pilih Dipecat PDI-P daripada Dipenjara karena Dana Aspirasi

Kompas.com - 18/06/2015, 15:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, menolak usulan dana aspirasi daerah pemilihan sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahun. Dia khawatir dana ini rawan diselewengkan yang akhirnya membuat anggota DPR ramai-ramai masuk penjara.

"Saya ini sudah usia 50-an, masa sih mau ditangkap KPK. Biar saja partai saya setuju, saya belum tentu setuju. Mau di-PAW (penggantian antarwaktu) juga enggak apa-apa daripada masuk penjara," kata Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Jika sampai ditangkap KPK dan masuk penjara karena dana aspirasi, Effendi meyakini partainya sekalipun tak akan bisa membela. Partai pasti akan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku. "Cuma istri kita saja nanti yang mengantar kita," ucap Effendi.

Selain rawan penyelewengan, Effendi juga khawatir dana aspirasi ini justru akan menimbulkan tumpang tindih dengan rencana pembangunan pemerintah daerah. "Lagi pula anggota DPR itu kan fungsinya mengawasi. Kalau anggaran itu kuasanya eksekutif," ucap Effendi.

Hingga kini PDI-P belum satu suara mendukung maupun menolak dana aspirasi tersebut. Sekretaris Fraksi PDI-P di DPR Bambang Wuryanto mengatakan bahwa dana aspirasi ini untuk menjaga kewibawaan anggota Dewan. Ia yakin dana itu tidak akan diselewengkan. (Baca Politisi PDI-P: Dana Aspirasi Rp 20 Miliar untuk Kegagahan Anggota DPR)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com