KPK Kaji Permintaan Penangguhan Penahanan Suryadharma

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Seno Adji mengatakan, KPK belum dapat memastikan apakah permintaan penangguhan penahanan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dapat dikabulkan atau tidak. Menurut dia, yang berwenang atas hal tersebut adalah tim penyidik.

"Masih diperlukan kajian dari tim penyidik, karena penyidik yang memiliki wewenang," ujar Indriyanto melalui pesan singkat, Selasa (16/6/2015).

Indriyanto mengatakan, nantinya penyidik yang akan mempertimbangkan alasan subjektif mau pun objektif untuk menangguhkan penahanan Suryadharma atau tidak.

Sementara itu, pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, pimpinan KPK belum menerima surat yang diajukan sejumlah pengurus Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Djan Faridz untuk penangguhan penahanan Suryadharma.

"Suratnya belum masuk ke meja Pimpinan," kata Johan.

Johan mengatakan, surat permohonan tersebut nantinya akan dirapatkan dengan Deputi Penindakan, Direktur Penyidikan dan satuan tugasnya. Dalam rapat tersebut akan dibahas sejumlah pertimbangan apakah permintaan tersebut akan dikabulkan atau tidak.

"Nanti tentunya akan dibicarkan bagaimana pendapat mereka. Baru pimpinan memutuskan," ucap Johan.

Sebelumnya, pengurus PPP versi Muktamar Jakarta yang diwakili Djan Faridz mendesak pimpinan KPK untuk menangguhkan penahanan Suryadharma Ali. Djan ingin Suryadharma bebas dari kurungan karena posisi mantan Ketua Umum PPP itu sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP.

"Beliau adalah pengurus dari PPP, kita sangat membutuhkan sosok beliau," kata Djan. (baca: Datangi KPK, Djan Faridz dkk Minta Penangguhan Penahanan Suryadharma)

Oleh karena itu, kata Djan, pengurus DPP PPP versi Muktamar Jakarta bersedia menjamin atas penahanan Suryadharma. Kendati demikian, Djan kembali menerahkan persoalan hukum yang menjerat Suryadharma kepada KPK.

Suryadharma merupakan tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Suryadharma diduga memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membiayai pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji. (baca: PPP Kubu Djan Minta Suryadharma Diperlakukan seperti Abraham-BW)

Keluarga yang ikut diongkosi antara lain para istri pejabat Kementerian Agama. Tidak hanya itu, diduga juga terdapat kuota haji untuk para wartawan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan adanya transaksi mencurigakan yang memperlihatkan bahwa Suryadharma mengajak 33 orang untuk berangkat haji.

KPK juga menduga ada penggelembungan harga terkait dengan katering, pemondokan, dan transportasi jemaah haji. Terkait penyidikan kasus ini, KPK juga telah memeriksa sejumlah anggota DPR, keluarga Suryadharma, dan politisi PPP yang ikut dalam rombongan haji gratis.