Relawan Jokowi Heran Budi Waseso Tidak Mau Laporkan Kekayaan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyayangkan ada pejabat negara di pemerintahan Joko Widodo yang tak mau melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pejabat yang dimaksud adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso.

Arie mengatakan, Jokowi berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN dan transparan. Komitmen itu, menurut Arie, seharusnya juga ada pada pejabat yang duduk di setiap lini lembaga negara, termasuk Kabareskrim yang populer disapa Buwas itu.

"Jadi, kalau penyelenggara negara itu menolak mewujudkannya dalam bentuk penyerahan LHKPN, dipertanyakan komitmen dia di dalam pengabdiannya terhadap pemerintah," ujar Arie saat dihubungi Kompas.com, Jumat (29/5/2015).

Terlebih lagi, lanjut Arie, Buwas adalah bagian dari aparat penegak hukum. Ia tak membayangkan jika aparat penegak hukum saja mengabaikan asas transparansi atas harta kekayaan sendiri. Justru komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas KKN, dan transparan harus dimulai dari aparat penegak hukum.

"Para penegak hukum justru harus memberi contoh dan teladan. Bangsa ini memerlukan lembaga penegak hukum yang kredibel serta dipercaya masyarakat," ujar Arie.

Arie pun mewanti-wanti bahwa pejabat negara yang tidak mematuhi peraturan perundangan untuk tidak ragu dikenakan sanksi. Menurut Arie, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Sebelumnya, Buwas menegaskan tidak akan melaporkan harta kekayaan sebagai pejabat negara ke KPK. Dia malah meminta KPK untuk menelusuri sendiri harta kekayaannya.

"Saya tidak mau saya yang melaporkan. Suruh KPK sendirilah yang mengisi itu," ujar Buwas di Kompleks Mabes Polri, Jumat.

Budi merasa akan lebih obyektif jika KPK yang menelusuri harta kekayaannya dibandingkan dengan dirinya yang membuat laporan sendiri lantaran khawatir memunculkan persoalan pada kemudian hari.