Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau Menkumham Terus Urus Golkar, Kapan Urus Rakyat?"

Kompas.com - 04/05/2015, 22:45 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ahli hukum administrasi negara, Andhika Danesjvara, menilai wajar apabila ada yang salah dalam surat keputusan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM terkait sengketa dualisme Partai Golkar. Meski demikian, jika ada kesalahan dalam pembuatan SK, hal tersebut dapat diperbaiki.

"Memang putusan pemerintah enggak boleh salah? Boleh salah dan pasti akan diperbaiki," kata Andhika saat dijumpai di Pengadilan Tata Usaha Negara, Senin (4/5/2015).

Ia menambahkan, Menkumham seharusnya tidak perlu terlalu pusing dalam membuat SK tersebut. Sebab, SK yang dibuat Menkumham harus berdasarkan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Partai Golkar.

Selain itu, ia menekankan agar Menkumham tak hanya sibuk mengurusi persoalan Golkar. Menurut dia, masih banyak persoalan masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

"Kalau hanya mengurusi Golkar, kapan ngurusi rakyat? Ini yang seharusnya menjadi pertimbangan Menkumham. Selain itu, SK ini kan sifatnya deklaratif, mengikuti MPG," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan ahli hukum administrasi negara lainnya, I Gede Panca Astawa. Menurut dia, apa yang diputuskan di dalam SK Menkumham hanya sebatas pengesahan atas putusan Mahkamah Partai Golkar. Jika merujuk UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, putusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat.

"Oleh sebab itu, menteri sebagai pejabat tata usaha negara tugasnya hanya mengesahkan saja (hasil putusan MPG) dan tidak boleh menafsirkan atau melebihkan. Apa adanya saja," kata Panca.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com