Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wantimpres Khawatir Target RPJMN Pemerintah Meleset

Kompas.com - 27/03/2015, 21:51 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pertimbangan Presiden khawatir target perekonomian pemerintah, terutama yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) meleset. Anggota Wantimpres Sri Adiningsih mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

"Tentunya kita pahami bahwa permasalahan atau tantangan ekonomi yang menghadang Indonesia ini kalau tidak hati-hati, bisa membuat berbagai target-target, terutama dalam RPJMN yang cukup besar itu dikhawatirkan meleset ya," kata Sri, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Pada hari ini, Wantimpres menemui Wapres bersama anggota Wantimpres lainnya, yakni Abdul Malik Fadjar, Ahmad Hasyim Muzadi, Jan Darmadi, M. Yusuf Kartanegara, Sidarto Danusubroto, Subagyo Hadi Siswoyo, dan Suharso Monoarfa.

Sri mengatakan, akan sulit bagi pemerintah untuk membangun perekonomian mau pun meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa stabilitas sistem keuangan. Padahal, target pertumbuhan ekonomi dalam PRJMN 2015-2019 cukup tinggi, yakni mencapai 8 persen pada 2019 nanti.

Guru besar ekonomi Universitas Gajah Mada ini juga menyampaikan, pemerintah perlu memahami bahwa stabilitas sosial dan politik bisa menghambat pembangunan ekonomi jika tidak dijaga dengan baik.

"Oleh karena itu hal tersebut kita diskusikan dan juga masukan dari wantimpres, dari masing-masing anggota kepada Wapres disampaikan karena kita ingin melihat Presiden dan Wapres, pemerintah bisa mencapai target-target dulu dalam RPJMN yang merupakan penjabaran janji-janji presiden pada saat lalu," papar dia.

Selain memberi masukan mengenai target perekonomian, Wantimpres membicarakan kepada Wapres berbagai isu terkait kelembagaan pada suatu negara. Namun, Sri enggan mengungkapkan lebih jauh isu kelembagaan apa yang dimaksudnya. Demikian juga saat ditanya apakah Wantimpres membicarakan kewenangan kepala staf kepresidenan yang diperluas.

"Saya harus sampaikan minta maaf, itu kan tidak boleh keluar yah, itu kan rahasia. Memang wantimpres, kita mendiskusikan kelembagaan berbagai macam baik antar lembaga negara ataupun juga di dalam kabinet. Namun saya minta maaf kepada Saudara-saudara sekalian karena sesuai dengan undang-undang, kita tidak boleh sampaikan pertimbangan kita kepada Presiden ataupun Wapres kepada masyarakat umum," papar Sri. 

Sri menabahkan, pertemuan Wantimpres dengan Kalla juga membahas masalah pertahanan dan keamanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com