Kuasa Hukum Pastikan Denny Berhak Didampingi saat Diperiksa Penyidik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Denny Indrayana, Heru Widodo menegaskan bahwa kliennya tetap bersikeras didampingi kuasa hukum jika diperiksa penyidik Badan Reserse Kriminal Polri atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam sistem 'payment gateway'. Lantas, apa langkah Denny jika penyidik tetap melarang didampingi kuasa hukum ketika pemeriksaan?

"Profesor Denny sudah bilang, akan hormati panggilan Polisi. Klien kami pasti datang jika dipanggil," ujar Heru kepada Kompas.com pada Selasa (24/3/2015).

Namun, kedatangan atas panggilan tersebut dalam rangka menyampaikan kepada penyidik bahwa pemeriksaan terhadap dirinya harus didampingi oleh kuasa hukum. Hal tersebut, lanjut Heru, sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Kapolri dan Undang-Undang KUHAP.

Heru menjelaskan, status Denny di perkara tersebut adalah saksi. Dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standard Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri menyatakan, "...dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa".

"Bahkan, di KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sendiri juga tidak ada yang menyebutkan bahwa saksi tidak bisa didampingi penasihat hukum," lanjut dia. (Baca: Disebut Bisa Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Denny Indrayana Minta SP3)

Hingga kini, Heru mengaku bahwa belum mendapat surat panggilan lagi dari penyidik Bareskrim Polri. Heru menyerahkan waktu pemeriksaan Denny kepada penyidik. Yang jelas, kliennya akan memenuhi panggilan tersebut.

Sebelumnya, penyidik memanggil Denny atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam sistem 'payment gateway', Kamis 12 Maret 2015 lalu. Denny datang memenuhi panggilan tersebut, namun tidak menjawab pertanyaan substansial penyidik karena dia tidak diperkenankan didampingi oleh kuasa hukum. (Baca: Kabareskrim: Denny Jadi Tersangka Dulu, Baru Bisa Didampingi Pengacara)

Berdasarkan penyelidikan sejak Desember 2014 lalu, penyidik menemukan ada kerugian negara sebesar Rp 32.093.692.000 dalam sistem pembayaran pembuatan paspor via online itu. Selain itu, penyidik menduga ada pungutan tak sah sebesar Rp 605 juta dari sistem itu. Penyidik menyiapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP tentang Penyalahgunaan Wewenang bagi tersangka kasus tersebut.