Pemerintah Diminta Datangkan Ulama Timur Tengah untuk Cegah Ajaran ISIS

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta mendatangkan ulama-ulama dari negara-negara di Timur Tengah untuk mencegah berkembangnya ajaran Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS di Indonesia. Pengamat Intelijen Wawan H Purwanto menjelaskan, sebenarnya pemerintah sudah berupaya keras untuk mencegah bergerilyanya ajaran ISIS di Indonesia.

Salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan ajaran dari tokoh agama dan tokoh ormas lokal. Namun upaya itu nyatanya belum cukup dengan adanya 16 Warga Negara Indonesia yang mencoba menyebrang ke Suriah melalui Turki, beberapa waktu lalu.

"Disamping juga imbauan langsung dari ulama dan ormas (lokal), datangkan juga ulama yang ada di Timur Tengah ke sini," kata pengamat intelijen Wawan H Purwanto, kepada Kompas.com, Jumat (13/3/2015). (Baca: Imam Besar Universitas Al-Azhar Serukan Perubahan Pengajaran Islam)

Menurut dia, ulama Timur Tengah yang didatangkan itu nantinya bisa menjelaskan secara real seperti apa ISIS bekerja. Dengan begitu, ajaran ulama Timur Tengah itu bisa meluruskan pikiran masyarakat yang menganggap ISIS sedang berjihad untuk membela islam.

"ISIS harus dilawan dengan cara seperti itu karena masalah ini sudah mendunia," ujarnya.

Selain itu, lanjut Wawan, pemerintah juga harus bekerja lebih keras untuk memblokir setiap ajaran ISIS yang disebarkan melalui internet dan media sosial. Dia menilai, pemanfatan teknologi informasi oleh ISIS membuat ajarannya tersebar secara cepat dan luas kepada masyarakat Indonesia. (Baca: Al Azhar Kairo Akan Memperluas Ajaran secara Global)

Sebelumnya, aparat keamanan Turki menahan 16 WNI yang mencoba menyeberang ke Suriah. Rute yang mereka tempuh untuk menuju Suriah biasa digunakan para simpatisan kelompok ISIS.

Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah ke-16 WNI itu hendak bergabung dengan ISIS. Awalnya, mereka melakukan tur wisata ke Turki dengan menggunakan agen perjalanan Smailing Tour, tetapi memisahkan diri dari rombongan. Polisi mengidentifikasi kelompok ini berbeda dengan kelompok WNI yang ditahan Turki.