Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Beras Naik, Wapres Perintahkan Bulog Salurkan Raskin 300.000 Ton

Kompas.com - 23/02/2015, 19:57 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan Perum Bulog untuk menyalurkan beras bagi rakyat miskin (raskin) sebanyak 300.000 ton untuk bulan ini. Penyaluran raskin ini dilakukan untuk menambah pasokan beras di masyarakat sehingga diharapkan bisa menstabilkan harga beras yang mulai naik.

"Jadi, ada kekurangan pasokan di bawah. Karena itu, mulai besok, saya perintahkan, tadi kita putuskan Bulog keluarkan raskin bulan ini 300.000 ton karena memang hak rakyat yang belum dibagikan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (23/2/2015).

Menurut Kalla, kelangkaan beras belakangan ini terjadi karena adanya masalah administrasi teknis sehingga penyaluran raskin terlambat. Selama tiga bulan terakhir, raskin yang seharusnya sudah disalurkan sebanyak 500.000 ton hanya keluar lebih kurang 140.000 ton.

"Ini biasa kalau hujan-hujan begini kan baru mulai produksi, tetapi yang penting begini, karena masalah-masalah administrasi teknis selama tiga bulan terakhir ini, raskin yang mestinya sudah keluar 500.000 ton sekian, baru keluar 140.000 ton," kata dia.

Mengenai kemungkinan kurangnya stok beras, Kalla mengatakan, masih ada setengah juta ton beras di Bulog. Ia pun meminta penyaluran raskin dilakukan merata ke seluruh Indonesia. Wapres juga optimistis harga beras bisa turun setelah raskin disalurkan.

"Pasti, itu nanti raskin itu artinya 10 persen dari seluruh suplai akan keluar. Sebesar 10 persen dari konsumsi nasional raskin itu," ujar Kalla.

Di pasar-pasar, beras kualitas menengah yang awalnya Rp 9.000 per kilogram kini rata-rata sudah naik 30 persen menjadi Rp 12.000 per kg. Untuk kualitas premium, harganya sudah mencapai Rp 15.000 per kg dari sebelumnya Rp 11.000 per kg.

Menurut sejumlah pedagang yang dihubungi Warta Kota, kenaikan ini bisa disebut sebagai rekor karena drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Lonjakan harga beras yang mencapai 30 persen ini sempat membuat Menteri Perdagangan Rachmat Gobel geram. Ia menuding ada pedagang beras yang bermain di balik kenaikan harga itu. Tudingan Gobel diamini Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat yang menemukan adanya "beras siluman" masuk ke Pasar Induk Cipinang.

Awal Februari lalu, Bulog, kata Lenny, menemukan beras sebanyak 1.800 ton masuk ke Pasar Cipinang, tetapi tidak melalui delivery order (DO) dari gudang Bulog. Pengiriman itu ditengarai ilegal karena beras yang dikirim tersebut tercantum sebagai milik Bulog, tetapi bukan dikirim oleh agen distribusi dari Bulog.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com