Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi, Rakyat Sudah Terlalu Sabar Menunggu...

Kompas.com - 17/02/2015, 19:53 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo harus segera bersikap terkait polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri yang berujung pada konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Analis politik dari Poltracking Institute Agung Baskoro mengatakan, Jokowi mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap pemerintahannya jika terus menunda pengambilan keputusan dan solusi atas persoalan ini.

"Inilah waktu yang tepat bagi Jokowi untuk segera mengambil sikap terkait polemik status BG (Budi Gunawan) yang menggantung sebagai Kapolri maupun penghancuran KPK secara sistematis. Karena bila terus dibiarkan, stabilitas nasional dipertaruhkan dan legitimasi pemerintah di hadapan publik berada di titik nadir kehancuran," ujar Agung, saat dihubungi, Selasa (17/2/2015).

Menurut Agung, situasi saat ini sudah kritis sehingga Jokowi diharapkan tak lagi menunda pengambilan keputusan. Rakyat, kata dia, sudah terlalu sabar menunggu aksi nyata dari Presiden.

"Publik sudah terlalu sabar menunggu. Bila dibiarkan terlalu lama, bisa menjadi bom waktu yang berbahaya," kata Agung.

Konflik antara KPK dan Polri sudah berlangsung lebih dari sebulan. Akan tetapi, hingga hari ini, Jokowi belum juga menyampaikan keputusan akhirnya atas polemik dua lembaga dan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebelumnya, Jokowi berjanji akan bersikap pada pekan lalu. Namun, janji ini diingkari dengan alasan menunggu putusan praperadilan yang diajukan Budi terhadap KPK pada Senin (16/2/2015) kemarin. Putusan praperadilan menyatakan penetapan tersangka Budi oleh KPK tidak sah. Pasca-putusan, Jokowi belum juga bersuara dan menyampaikan keputusannya.

Sementara itu, ring satu Jokowi alias para pejabat di lingkaran utama Istana, seperti Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, hingga Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, seolah "puasa" bicara. Belum ada kepastian kapan Jokowi akan bersikap.

Aksi nyata Jokowi kini masih ditunggu dan terus berpacu dengan waktu. Pasalnya, pada saat yang sama, satu demi satu pimpinan KPK ditetapkan Polri sebagai tersangka. Setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus saksi palsu sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, kini giliran Ketua KPK Abraham Samad yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemalsuan dokumen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com