Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Gunawan Kecewa Rekomendasi yang Dikeluarkan Tim Independen

Kompas.com - 29/01/2015, 18:25 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon kepala Polri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Komjen Budi Gunawan, kecewa terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim independen yang meminta pelantikan dirinya sebagai kepala Polri dibatalkan.

"Tentu beliau kecewa. Makanya, saya datang khusus untuk sampaikan ini," ujar kuasa hukum Budi Gunawan, Razman Nasution, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (29/1/2015).

Razman mengatakan, pihaknya memprotes keras kinerja tim independen yang tidak mendatangi Budi Gunawan untuk meminta klarifikasi terkait kasus yang disangkakan kepada Budi. Razman menilai, tim independen mengambil keputusan tanpa melakukan investigasi mendalam terhadap Budi Gunawan.

"Ini belum kerja mana-mana, belum nanya mana-mana, tahu-tahu di-publish ada keputusan. Ini apa? Fakta independen yang mendasari putusan itu apa? Ini opini publik yang dipublikasi. Saya protes keras," kata Razman.

Razman juga mengkritik tim independen yang sudah bekerja dan menghasilkan rekomendasi, padahal tim tersebut belum memiliki surat keputusan dari Presiden untuk memformalkan tim yang beranggotakan sembilan orang itu.

"Gimana mau mendatangi Pak Budi Gunawan? Kan SK (surat keputusan)-nya belum pernah kita lihat," ucap Razman.

Sebelumnya, ketua tim independen Syafii Maarif mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan sejumlah masukan kepada Presiden Joko Widodo perihal kisruh antara Polri dan KPK. Salah satunya ialah agar pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri dibatalkan. (Baca: Tim Independen Rekomendasikan Komjen Budi Gunawan Tidak Dilantik!)

Tim juga meminta Budi mengundurkan diri dari pencalonan itu. "Yang paling bagus, BG mundur dari pencalonan dan itu mungkin akan terjadi," kata Syafii di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu menyatakan, suara tim independen bulat menginginkan hal itu dilakukan oleh Presiden. Dia menilai, wacana yang berkembang agar Budi Gunawan dilantik dan kemudian diberhentikan sulit dilakukan.

"Bagi saya, itu berat sekali. Dilantik, lalu diminta berhenti, kalau tidak mau berhenti kan repot itu. DPR itu punya (langkah) apa sendiri bukan? Politik itu," kata Syafii. (Baca: Tim Independen Minta Budi Gunawan Mundur sebagai Calon Kapolri)

Menurut Syafii, atas saran dari tim independen ini, Jokowi akan mengambil keputusan dalam waktu dekat. Dia berharap Jokowi bisa membuat sikap pada akhir Januari. Jokowi, sebut Syafii, juga harus berani mengambil risiko jika tidak melantik Budi.

Dia menyadari keputusan tersebut akan mengganggu hubungan eksekutif dan legislatif. "Yang penting komunikasi politiknya dan sepertinya Presiden optimistis," ucap Syafii.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com