Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi III: Kenapa PDI-P Baru Buka Sekarang soal Abraham?

Kompas.com - 22/01/2015, 15:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin mengapresiasi sikap Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto, yang berani angkat bicara soal dugaan permainan politik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad.

Namun, ia menyayangkan, informasi tersebut baru dibuka setelah penetapan tersangka calon kepala Polri, Komjen Budi Gunawan, oleh KPK.

"Kenapa (PDI-P) baru dibukanya sekarang?" kata Aziz di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Ia mengaku tidak setuju apabila penetapan Budi sebagai tersangka dilakukan KPK setelah gagalnya kesepakatan politik antara Abraham dan PDI Perjuangan. Menurut dia, dalam penetapan tersangka, seorang penegak hukum harus bekerja sesuai yurisprudensinya.

"Aparat penegak hukum sebaiknya tidak masuk di wilayah politik praktis dan direct karena penegak hukum itu harus berdasarkan data dan fakta," ujar politisi Partai Golkar itu.

Ia meminta agar KPK dapat membentuk komite etik untuk menyelidiki persoalan ini. Jika memang ada dugaan pelanggaran yang dilakukan Abraham, maka komite etik dapat menjatuhkan sanksi terhadapnya.

Hasto sebelumnya menyebut adanya pertemuan antara kekuatan politik pengusung Jokowi sebagai calon presiden dan Abraham beserta tim yang mengusungnya. Menurut dia, pertemuan tersebut terjadi lebih dari lima kali.

Hasto tidak ingat, di mana saja pertemuan berlangsung. Saat itu, Samad menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. (Baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres)

Namun, seiring berjalannya waktu, PDI-P tak jadi meminang Samad. Saat itu "Banteng Hitam" memilih Jusuf Kalla sebagai pendamping Jokowi untuk bertarung dalam Pilpres 2015. Yang menjadi pertimbangan, kekuatan politik di belakang Jusuf Kalla dianggap mampu membawa pasangan nomor urut dua tersebut memenangkan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Tanggal 19 Mei 2015, satu hari sebelum KPU menutup pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Hasto mengaku ditugaskan Jokowi menyampaikan ke Abraham bahwa Jokowi menetapkan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden.

"Malam hari, pukul 24.00 WIB, saya bertemu Abraham Samad di sebuah apartemen Pacific Place. Setelah saya ceritakan bahwa yang jadi cawapres adalah JK, Abraham bilang, 'ya saya tau, saya sudah melakukan penyadapan'," ujar Hasto.

"Abraham Samad juga bilang, 'saya tahu yang menggagalkan saya menjadi calon wakil presiden adalah Pak Budi Gunawan'. Ada seperti ungkapan kecewa dari Abraham. Saya berempati kepada dia dengan menanyakan Abraham apa saran dia ke depan untuk Pak Jokowi," lanjut Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com