Kemenlu: Perizinan Bantuan Asing Cari AirAsia Selesai dalam 10 Menit

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesepakatan bantuan kerja sama dengan negara-negara sahabat terkait pencarian pesawat AirAsia QZ8501 terjadi hanya dalam hitungan menit. Dalam waktu yang cukup singkat, kapal-kapal milik negara asing yang menawarkan bantuan memasuki wilayah Indonesia.

Padahal, secara formal, perizinan masuknya kapal asing ke wilayah Indonesia biasanya memakan waktu hingga 2-3 hari. Dalam hal ini Kemenlu juga membantu proses administrasi masuknya kapal dan warga asing yang membantu. Misalnya dengan mempermudah visa masuk dan membebaskan beban bea cukai.

"Perizinan biasanya perlu 2-3 hari, tapi dalam insiden AirAsia, bisa dalam waktu 10 menit," ujar Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat, dalam konferensi pers di Gedung Pancasila Kemenlu, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2015).

Hingga saat ini, data yang dimiliki Kemenlu mencatat sebanyak 11 negara telah mengirimkan armada dan personel ke wilayah perairan Selat Karimata. Beberapa negara tersebut juga mengirimkan tim ahli forensik guna membantu proses identifikasi jenazah.

Tri mengatakan, negara-negara sahabat segera menawarkan bantuan ketika mendapat informasi hilangnya kontak Pesawat AirAsia rute Surabaya-Singapura pada Minggu (28/12/2014) lalu.

Berikut 11 negara yang telah memberikan bantuan:

1. Singapura, mengerahkan 6 pesawat dan 5 kapal
2. Malaysia, mengirim 1 pesawat dan 5 kapal
3. Australia, mengirimkan dua pesawat
4. Korea Selatan, 1 pesawat
5. Amerika Serikat, 2 kapal dan 2 helikopter
6. Jepang, 2 kapal dan 3 helikopter
7. Rusia, 2 pesawat amphibi
8. Republik Rakyat Tiongkok, 1 kapal
9. Inggris, mengirimkan dua tenaga ahli, serta alat detektor bawah laut
10. Perancis, mengirimkan dua orang dari lembaga pemerintah dan dua orang dari perusahaan AirBus untuk membantu KNKT dalam proses penyelidikan penyebab kecelakaan
11. Selandia Baru, mengirimkan 1 pesawat.

Selain itu, beberapa negara lainnya seperti India, Vietnam, Thailand, dan Kanada, telah menawarkan bantuan. Namun, tim SAR gabungan yang dipimpin Badan SAR Nasional (Basarnas), akan menyesuaikan bantuan negara lain dengan kebutuhan proses evakuasi penumpang dan badan pesawat.