Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengurus Golkar Kabupaten Bekasi Hadir di Munas Ancol

Kompas.com - 07/12/2014, 00:14 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Rudi Hartono, menyatakan tak takut mendapat sanksi karena menghadiri Musyawarah Nasional IX Partai Golkar yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, yang dibuka Sabtu (6/12/2014) malam.

Menurut Rudi, munas yang digelar di Jakarta lebih demokratis ketimbang munas yang digelar di Bali. Rudi mengatakan, dirinya hadir untuk memenuhi undangan panitia penyelenggara munas Jakarta dan berharap muncul regenerasi pimpinan di tubuh Golkar.

"Ngapain takut disanksi? Saya datang karena mendukung munas ini soalnya lebih demokratis," kata Rudi, saat ditemui seusai acara pembukaan Munas IX.

Rudi mengungkapkan, Aburizal Bakrie telah terbukti gagal memimpin partai Golkar. Bukti kegagalan Aburizal adalah ketika untuk pertama kalinya Golkar tidak mengusung calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu 2014. "Makanya saya bilang Aburizal gagal, nggak pantas dia jadi ketua umum lagi," ungkapnya.

Hari ini para politisi Golkar yang berseberangan dengan kelompok Aburizal Bakrie menggelar munas di Hotel Mercure, Ancol. Ketua Pelaksana Munas IX Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengklaim bahwa munas itu telah memenuhi syarat kuorum.

Terdapat tiga calon ketua umum yang bertarung di munas ini, mereka adalah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Munas ini merupakan bentuk perlawanan sejumlah kader Golkar yang berseberangan dengan Aburizal Bakrie, yang baru saja terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum dalam Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali.

Dalam munas di Bali itu, DPP Partai Golkar juga memecat belasan pengurus, termasuk Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang, dan Yorrys Raweyai. Mereka dianggap melawan keputusan partai dengan membentuk presidium penyelamat Partai Golkar yang tidak diakui oleh kubu Aburizal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Atasi Krisis Jemaah Haji Tanpa Visa, Timwas Haji DPR Serukan Pengawasan dan Kolaborasi Antarnegara

Atasi Krisis Jemaah Haji Tanpa Visa, Timwas Haji DPR Serukan Pengawasan dan Kolaborasi Antarnegara

Nasional
Optimalisasi Kinerja dan Segarkan Posisi, Gus Halim Lantik Pimpinan Tinggi Pratama di Kemendesa PDTT

Optimalisasi Kinerja dan Segarkan Posisi, Gus Halim Lantik Pimpinan Tinggi Pratama di Kemendesa PDTT

Nasional
Jokowi Akan Nonton Pertandingan Indonesia Vs Filipina di GBK

Jokowi Akan Nonton Pertandingan Indonesia Vs Filipina di GBK

Nasional
DPR Libatkan Sejumlah Komisi untuk Perkuat Pengawasan Ibadah Haji 2024

DPR Libatkan Sejumlah Komisi untuk Perkuat Pengawasan Ibadah Haji 2024

Nasional
Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Jokowi: Masa Transisi

Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Jokowi: Masa Transisi

Nasional
 Bareskrim: Polisi Thailand Sudah Bergerak Buru Fredy Pratama

Bareskrim: Polisi Thailand Sudah Bergerak Buru Fredy Pratama

Nasional
Cuti Ayah Masih Minim, UU KIA Dinilai Bakukan Peran Domestik untuk Ibu

Cuti Ayah Masih Minim, UU KIA Dinilai Bakukan Peran Domestik untuk Ibu

Nasional
Pansel Diminta Berani Tolak Pimpinan KPK Jadi Jatah Pihak Tertentu

Pansel Diminta Berani Tolak Pimpinan KPK Jadi Jatah Pihak Tertentu

Nasional
Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Nasional
Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Nasional
Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Nasional
Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada 2024

Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada 2024

Nasional
Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Nasional
Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Nasional
Survei Litbang 'Kompas' Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Survei Litbang "Kompas" Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com