Demokrat Tak Ingin Buru-buru Gunakan Hak Interpelasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, Fraksi Demokrat di DPR tidak ingin terburu-buru dalam menggunakan hak interpelasi atas kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Tentunya tanda tangan interpelasi ini kami belum tahu. Kita enggak mau gege mangsa (mendahului hal-hal yang belum diketahui)," kata Agus di Kompleks Parlemen, Selasa (25/11/2014).

Wakil Ketua DPR itu mengatakan, fraksinya masih ingin mendengarkan alasan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu. Penjelasan pemerintah itulah yang akan menentukan sikap selanjutnya dari Fraksi Demokrat.

"Melihat apa yang ada, Partai Demokrat tetap ingin minta penjelasan tentang kenapa harga BBM dinaikkan sekarang dan bagaimana kompensasinya. ICP (Indonesian Crude Price) turun kok (harga BBM) malah naik," ujarnya.

Setelah Presiden Jokowi mengumumkan harga baru BBM bersubsidi, fraksi-fraksi anggota Koalisi Merah Putih di DPR menggalang dukungan untuk mengusulkan hak interpelasi kepada pemerintah. Sedikitnya sudah ada 18 anggota Dewan yang telah menandatangani interpelasi tersebut. Sesuai tata tertib DPR, hak interpelasi dapat digunakan setelah diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR dari dua fraksi.