Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

“Karena Suara Turun, Saya Gentleman Tidak Maju Ketua Lagi”

Kompas.com - 14/11/2014, 17:56 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar menyindir Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang mengaku didukung banyak orang untuk kembali memimpin Partai Golkar lima tahun mendatang. Saat menjabat Ketua Umum Golkar ketika itu, JK memilih untuk tidak mencalonkan diri lagi karena sadar bahwa dia gagal dalam membawa kemajuan di Partai Golkar.

“Sebagai ketua dulu, karena suara turun, saya langsung gentleman mengatakan saya turun, tidak mau maju lagi,” kata JK di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (14/11/2014).

JK juga mengaku yakin Aburizal bakal legawa mengakui bahwa Golkar di bawah kepemimpinannya dirundung masalah. Menurut dia, butuh kearifan dari Aburizal untuk menyadari kegagalannya tersebut dan mundur dari bursa pencalonan ketua umum Partai Golkar berikutnya.

“Tentu saya yakin Ical legowo untuk mengakui itu bahwa butuh kearifan, bahwa yang bisa dua kali yang berhasil, semua begitu. Begitu saya turun, (saya) minta berhenti, kan begitu. Sama juga Anda berhasil sebagai wartawan langsung naik pangkat, kalau gagal, turun pangkat, kan gitu baru namanya gentleman,” tutur JK.

Kendati demikian, JK enggan disebut menilai kalau performa Partai Golkar menurun di bawah kepemimpinan Aburizal. Ia mengaku hanya membicarakan fakta yang terjadi selama ini.

“Saya tidak bilang Ical harus mundur, kan jangan salah catat. Saya kasih contoh diri saya bahwa kalau saya turun langsung minta turun,” sambung JK.

Mengenai calon ketua umum Partai Golkar, JK mengatakan bahwa semua kader mempunyai hak yang sama untuk maju. Menurut dia, tidak perlu dibedakan apakah mereka yang berniat mencalonkan diri sebagai ketum Golkar itu berusia muda atau tua.

JK berpendapat, calon ketua umum Partai Golkar yang ideal adalah sosok yang mempunyai jiwa kepemimpinan, rekam jejak yang baik, serta pemahaman yang baik mengenai Partai Golkar.

Sejauh ini, menurut JK, beberapa calon sudah berkonsultasi dengannya terkait pencalonan ketua umum Golkar tersebut. Saat ditanya apakah JK memberikan dukungannya kepada salah satu calon, mantan Ketua Palang Merah Indonesia ini membantahnya.

“Tidak mendukung salah satu karena semua baik, tinggal masyarakat memilih,” ujar JK.

Di bawah kepemimpinan Aburizal, Golkar memperoleh suara 18.432.312 atau sekitar 14,75 persen pada Pemilu Legislatif 2014. Perolehan suara ini meningkat dibandingkan pada Pemilu Legislatif 2009 yang mencapai angka 15.037.757 atau setara dengan 14,45 persen.

Meskipun angka perolehan suara meningkat, kursi Golkar di DPR turun dari 106 menjadi 91 kursi. Aburizal sebelumnya mengklaim bahwa banyak orang yang mendukungnya untuk kembali menduduki jabatan tersebut pada periode 2015-2020. Namun, ia belum memutuskan apakah akan kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum.

Sejumlah politisi senior Golkar protes atas rencana rapimnas yang disebut hanya untuk menjalankan soliditas dukungan dari DPD I kepada Aburizal. (Baca: Agun: Prestasi Aburizal Tak Ada, Tantangan ke Depan Sudah Berbeda)

Aburizal disebut berencana mengubah syarat calon ketua umum harus didukung 30 persen Ketua DPD I Partai Golkar. Padahal, dalam AD/ART, semua politisi Golkar berhak maju sebagai calon ketua umum dengan syarat minimal lima tahun menjadi kader Golkar, berprestasi, tidak memiliki cela, dan didukung oleh 30 persen pimpinan DPD tingkat I/II serta pimpinan ormas pendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com