Ada Ancaman Eksodus di Nunukan, Mendagri Kirim Tim Khusus

"Saya dapat laporan langsung meminta ke Sekretaris BNPP untuk lakukan cek ke sana. Tapi sampai laporan terakhir itu, action-nya belum sampai ke sana, baru ada gejolak keinginan warga, makanya kami kirim tim," ujar Tjahjo, di Jakarta, Jumat (14/11/2014).

Selain itu, Tjahjo mengaku juga akan segera melakukan rapat terpadu dengan kementerian lain untuk membahas soal perbatasan. Saat ini, ada 187 kecamatan yang terletak di perbatasan yang tengah diinventarisasi kebutuhannya. Menurut dia, persoalan kawasan perbatasan selalu soal pembangunan. Oleh karena itu, untuk membangun daerah-daerah itu, dibutuhkan koordinasi dengan kementerian lain yang memiliki anggaran untuk pembangunan, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Masalah mereka hanya kebutuhan infrastruktur jalan, air bersih, dan kesejahteraan," katanya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga mengaku tengah mengkaji rencana pemerintah meningkatkan dana alokasi khusus (DAK) untuk provinsi kepulauan.

"Ini (penambahan) DAK sedang dipertimbangkan, tapi presiden mau DAK itu fokusnya untuk bangun infrastruktur," kata Tjahjo.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa ratusan warga di tiga desa, yaitu Desa Labang, Desa Panas, dan Desa Tao Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, melakukan eksodus ke Malaysia. Mereka berdalih ingin mencari kehidupan yang layak karena selama menetap di Indonesia kesejahteraannya jauh dari harapan. Misalnya, hampir 100 persen kebutuhan pokok warga di wilayah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong itu bergantung dari Malaysia.

”Sebenarnya eksodus ke Malaysia bukan baru-baru ini. Eksodus terjadi sejak konfrontasi tahun 1965 sampai sekarang. Mereka eksodus bukan untuk menjadi warga sana, tapi karena kesulitan ekonomi. Warga perbatasan ini susah untuk mendapat pekerjaan. Karena mereka mendengar informasi dari keluarga mereka di Malaysia mudah mendapat pekerjaan, lama-kelamaan enak hidupnya di sana, akhirnya menetap,” ujar Anggota Komisi II DPRD Nunukan, Lewi, di ruang kerjanya, Rabu (12/11/2014).

Lewi mengatakan, 60 persen warganya lebih memilih tinggal di Malaysia. Selain masalah perekonomian, kemudahan mendapatkan dokumen kependudukan pun menjadi alasan warga di wilayah perbatasan menetap di Malaysia.

”Dari tiga kelompok desa ini, sekitar 60 persen warganya dari tahun 1965 sampai sekarang eksodus ke Malaysia. Ada keluarga di sana juga mempermudah untuk mendapatkan IC (semacam KTP) karena adanya ikatan keluarga. Bahkan orangtua di sana difasilitasi oleh negara untuk mendapat tunjangan. Biaya hidupnya dipenuhi oleh Pemerintah Malaysia,” kata Lewi.