Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengobatan di Bantaeng Sudah Gratis, Kartu Jokowi Tak Terlalu Berguna

Kompas.com - 12/11/2014, 09:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah mengatakan, pemerintahannya sudah lama menggratiskan biaya pengobatan bagi masyarakat tidak mampu di daerahnya. Oleh karena itu, kata dia, Kartu Indonesia Sehat yang baru-baru ini diluncurkan Presiden Joko Widodo tidak akan banyak berguna dan justru akan berbenturan dengan program kesehatan yang selama ini sudah ada.

"Kalau di Bantaeng semuanya sudah gratis, sudah digratiskan dengan program kesehatan gratis," kata Nurdin di Jakarta, Selasa (11/11/2014) malam.

Menurut dia, program yang diterapkan pemerintah daerah Bantaeng itu juga jauh lebih praktis karena tidak perlu menggunakan kartu apa pun. Bahkan, masyarakat yang sakit juga bisa hanya menelepon ke Call Center 113 dan ambulans akan datang ke rumah yang bersangkutan.

"Kami tidak menanyakan apakah pakai Askes atau apa," ujarnya.

Nurdin mengungkapkan, di dalam ambulans yang didatangkan dari Jepang itu, sudah dipersiapkan tenaga dokter dan berbagai peralatan serta obat-obatan yang diperlukan. Jika sakit pasien tidak terlalu parah, maka pengobatan dilakukan langsung di rumah sang pasien. Namun,  jika sakit parah, atau perlu peralatan dan obat khusus, maka pasien baru lah dilarikan ke rumah sakit.

"Kami sudah ada delapan ambulans dan lagi bikin station di beberapa kecamatan supaya radius 20 menit terjangkau," katanya.

Menurut Nurdin, delapan ambulans tersebut saat ini masih cukup untuk menjangkau sekitar 200.000 penduduk Bantaeng. Seluruh warga baik yang mampu atau pun tidak mampu dapat menggunakan layanan tersebut.

"Dananya dari APBD. Itu tidak besar kok anggarannya," tambah Nurdin.

Kendati sudah mempunyai program kesehatan yang gratis dan lebih baik, Nurdin mengaku tetap akan menerapkan Kartu Indonesia Sehat di Bantaeng.

"Kartu Jokowi bisa digunakan pada penyakit kronis, misalnya harus operasi, itu bisa digunakan. Tapi itu juga sebenarnya gratis," ujar Nurdin.

"Saya kira ini (Kartu Indonesia Sehat) bisa untuk back up, jadi untuk lebih meringankan (beban masyarakat)," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com