Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Begitu Bernafsu Naikkan BBM, JK Bilang Itu Pernyataan Pribadi Effendi

Kompas.com - 05/11/2014, 12:53 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi santai penilaian bahwa dirinya terlalu bernafsu menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi (BBM), seperti yang dinyatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon. Menurut JK, apa yang disampaikan Effendi hanya pernyataan pribadi yang tidak mewakili partainya.

"Itu statement (pernyataan) pribadi," kata JK singkat di Jakarta, Rabu (5/11/2014).

JK menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi akan tetap dilakukan. Kebijakan itu, menurut dia, harus disertai kompensasi.

"Tentu itu harus ada kompensasinya," kata JK.

Sebelumnya, Effendi mempertanyakan sikap JK yang tampak bernafsu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Kenapa ya, malah Pak JK yang begitu bernafsu menaikkan harga BBM?" ujar Effendi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014) siang.

Mantan anggota Komisi VII DPR RI tersebut melanjutkan, situasi ini sangat berbeda jika dibanding sikap Presiden RI Joko Widodo yang terlihat lebih adem ayem menanggapi wacana kenaikan harga BBM pada akhir 2014 ini.

"Saya enggak tahu ya ada apa di balik itu. Yang saya tanya cuma kenapa JK bernafsu sekali?" lanjut Wakil Ketua DPR tandingan versi Koalisi Indonesia Hebat tersebut. (Baca: Harga BBM Akan Naik, Effendi Simbolon Sebut 3 Menteri Jokowi Tak Anut Ideologi Trisakti)

Effendi khawatir, rencana kenaikan harga BBM itu ditunggangi kepentingan kaum neoliberal yang menyusup ke dalam Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla. Effendi berpendapat, kenaikan harga BBM itu semestinya diikuti sejumlah perbaikan, mulai dari bidang distribusi minyak hingga kebijakan tata niaga.

"Soal tata niaga energi tidak ditangani, ini yang ditangani malah masalah program jaring pengaman sosialnya. Mending enggak usah ada pemerintahan Jokowi, mending lanjutkan saja SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) lagi," ujar dia.

Sebelumnya, JK menegaskan, kenaikan harga BBM akan terjadi pada bulan November ini. Kalla menjelaskan, pemerintah harus menaikkan harga BBM untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif. Ia menuturkan, pemerintah masih akan mencari waktu yang tepat sambil menunggu penyebaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). (Baca: Jusuf Kalla: Pokoknya Harga BBM Bersubsidi Naik Bulan Ini)

Menurut JK, subsidi BBM akan dialihkan ke beberapa program lain yang dianggap lebih memberikan manfaat terhadap masyarakat secara merata dan signifikan. Beberapa program itu antara lain adalah KIS dan KIP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com