Pemerintah Perketat Belanja Rutin dan Perjalanan Dinas untuk Perkuat Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo mulai melakukan pengetatan anggaran di semua kementerian. Target penghematan adalah dengan menekan biaya perjalanan dinas dan belanja rutin di kementerian untuk memberikan alokasi anggaran yang cukup bagi pembangunan infrastruktur.

"Sudah disebutkan efisiensi, perlu dilakukan, wajib itu efisiensi anggaran supaya tersedia alokasi yang lebih besar untuk infrastruktur," ujar Kepala Bappenas Andrinof Chaniago di Istana Negara, Selasa (4/11/2014).

Untuk melakukan efisiensi anggaran itu, Andrinof mengungkapkan perlunya pengaturan pengeluaran. Dana yang sudah dialokasikan juga dioptimalkan.

"Alokasi-alokasi yang berlebihan untuk anggaran rutin harus diperiksa lagi. Kalau disisir pengeluaran tidak perlu belanja rutin, perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa yang mengada-ada," kata dia.

Presiden Joko Widodo dalam pemaparan di hadapan Gubernur dan Kapolda di Istana Negara pagi ini juga menyinggung soal alokasi anggaran di daerah yang tidak dimanfaatkan untuk pembangunan.

"Belanja pembangunan dilihat yang saya tahu di kota kabupaten angkanya rata-rata 80 persen dan 20 persen, yang pembangunan hanya 20 persen. Ini harus diubah. Saya mohon bapak gubernur sampaikan ke walikota harus aparatur yang bisa diambil digeser ke anggaran pembangunan. Itu bisa dilakukan," kata Jokowi.