Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebaiknya Umumkan Kabinet di Istana

Kompas.com - 23/10/2014, 16:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Dani Prabowo

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden RI Joko Widodo disarankan mengumumkan nama-nama menteri di Istana Negara. Jokowi sebaiknya menghilangkan tradisi simbolis dan mengarah ke substansi masalah.

"Karena yang penting bukan tempatnya, tapi jangan salah pilih figur menteri," ujar rohaniawan Benny Susetyo dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2014).

Benny mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transisi Keuangan mencatat ada delapan nama calon menteri yang memiliki rekam jejak tidak baik. Menurut dia, Jokowi mesti mematuhi itu untuk mewujudkan kabinet yang ideal.

"Apa yang sudah dikomitmen, nama yang digaris merah, kuning, terkait mafia migas, ya jangan dipilih. Itu saja," ujar Benny.

Menurut Benny, sah-sah saja jika selama ini penggunaan simbol kelautan dalam momen politik Jokowi diapresiasi positif oleh publik. Namun, saat ini, kebiasaan tersebut mestinya dihilangkan. Jokowi harus lebih substansif.

Secara terpisah, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid juga menyarankan agar Jokowi tidak mengumumkan kabinetnya di luar Istana. Ia menilai pengumuman nama menteri dan kabinet di Istana lebih kondusif.

Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, memang tidak ada aturan yang mengharuskan presiden mengumumkan struktur kabinetnya di Istana. Menurut dia, rencana Jokowi mengumumkan kabinet di luar Istana merupakan kebiasaan yang dilakukan saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Jokowi kerap mengumumkan jabatan strategis seperti wali kota di tengah-tengah masyarakat yang tinggal di tempat kumuh.

"Konvensi seluruh dunia pengumuman para menteri itu di Istana Negara. Itu konvensi yang berlaku di seluruh dunia," kata Hidayat.

Hingga kini, belum ada informasi pasti mengenai waktu dan tempat pengumuman kabinet. Semalam, Jokowi diharapkan memperkenalkan kabinetnya dalam sebuah acara seremonial di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun, acara itu batal dilakukan meski awak media dan Pasukan Pengamanan Presiden telah siap di lokasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Nasional
Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com