Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Sambut Baik Bergabungnya PPP

Kompas.com - 18/10/2014, 22:43 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla menyambut baik dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bagi pemerintahan mendatang.

Meskipun belum ada pembicaraan soal kabinet, JK menilai ada kemungkinan kader PPP akan menerima jabatan penting dalam pemerintahan.

"Tentu hal itu pasti, karena diputuskan dalam muktamar. Kami akan dengan tangan terbuka menyambut PPP," ujar JK, saat ditemui di kediamannya, Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/10/2014) malam.

JK mengatakan, tidak ada permintaan calon menteri yang secara resmi diajukan oleh PPP. Namun, mengenai hal itu, JK berpendapat bahwa selalu ada kemungkinan partai koalisi nantinya akan mendapat kursi menteri.

"Tidak ada permintaan resmi. Tapi kalau kita bicara koalisi, pasti ada akomodatif," kata JK.

Jokowi yang lebih dulu bertemu dengan pengurus PPP di kediamannya juga menyambut baik bergabungnya PPP dalam pemerintahan mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PPP hasil Muktamar VIII Surabaya Romahurmuziy, sebelum meninggalkan rumah dinas Jokowi pada Sabtu malam.

"Alhamdulillah beliau (Jokowi) menyambut baik dukungan PPP, karena memang Pak Jokowi nama teratas yang kita usulkan pada saat Mukernas III di Bandung sebelum pilpres," ujar Romahurmuziy.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Romahurmuziy, Jokowi mengingatkan bahwa PPP merupakan partai pertama yang sempat menawari Jokowi untuk menjadi calon presiden. Jokowi mengatakan, dukungan PPP kali ini sebagai bentuk dukungan yang tertunda pada saat itu.

Romahurmuziy mengatakan, Jokowi menginginkan PPP segera melangkah ke babak baru pasca-Muktamar VIII di Surabaya, yang berakhir pada Jumat kemarin. PPP diharapkan bisa merangkul segala perbedaan yang ada dan bersama pemerintah mengawal agenda-agenda kerakyatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Nasional
Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

Nasional
KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Nasional
Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com