Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bali Democracy Forum yang Dihadiri SBY Ditinggalkan Pegiat Demokrasi

Kompas.com - 08/10/2014, 16:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebelas dari 14 organisasi masyarakat sipil yang diundang ke Bali Civil Society Forum 2014, 8-9 Oktober 2014, menolak hadir. Forum internasional untuk membahas demokrasi itu merupakan forum yang digelar Institute for Peace and Democracy menjelang Bali Democracy Forum yang digagas dan akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 10 Oktober 2014.

Sebelas organisasi yang menolak hadir adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Kontras, Migrant Care, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Perludem, Yappika, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Elsam, dan Fitra.

”Forum Bali Civil Society Forum dan Bali Democracy Forum merupakan forum seremonial perayaan demokrasi. Namun, apa yang mau dirayakan jika negara tidak punya keberpihakan pada demokrasi,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini saat pernyataan sikap dari 11 organisasi itu, di Jakarta, Selasa (7/10/2014).

Ketidakberpihakan negara pada penguatan demokrasi itu dinilai dari sejumlah undang-undang yang disahkan, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), dan UU No 22/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta memaparkan, UU MD3 dan UU Pilkada merupakan titik mundur demokrasi di Indonesia karena hanya mencerminkan ambisi dari koalisi fraksi-fraksi, khususnya yang tergabung di Koalisi Merah Putih di parlemen.

Direktur Kontras Haris Azhar menambahkan, demokrasi adalah seni untuk mendengarkan suara dan pilihan rakyat. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang tercantum dalam UU No 22/2014 sama sekali tak mencerminkan hal tersebut. ”Pemasungan hak politik rakyat dengan pilkada oleh DPRD merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat,” ujarnya.

Meski Presiden Yudhoyono kemudian mengeluarkan Perppu No 1/2014 untuk mencabut UU No 22/2014, Wakil Direktur ICW Sely Martini menilai langkah itu hanya bentuk penyelamatan citra Presiden, bukan menegakkan demokrasi.

Pelemahan demokrasi

Sebelum UU MD3 dan UU Pilkada keluar, Direktur Yappika Fransisca Fitri mengatakan, pelemahan demokrasi telah muncul sejak UU Ormas disahkan pemerintah dan DPR tahun lalu. UU Ormas itu dinilai telah membatasi kebebasan masyarakat sipil untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.

Dengan alasan-alasan itulah, semua organisasi ini menilai Bali Civil Society Forum dan Bali Democracy Forum merupakan forum yang tidak relevan untuk diselenggarakan mengingat ketidaktegasan Presiden dalam menjamin keberlanjutan demokrasi Indonesia.

Bali Civil Society Forum 2014 yang mengusung tema ”Democratic Governance in the Twenty- First Century: the Roles of Civil Society” mengundang organisasi masyarakat sipil untuk menjadi pembicara tentang peran masyarakat sipil bagi demokrasi. Bali Civil Society Forum dan Bali Democracy Forum digelar oleh Institute for Peace and Democracy, sebuah lembaga yang diinisiasi dan dibanggakan Presiden Yudhoyono sejak 2008.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

Nasional
Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com