Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"PPP Tak Mau Diperlakukan seperti Anak Kecil!"

Kompas.com - 07/10/2014, 17:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali pecah menjelang pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Selasa (7/10/2014) sore ini. Kedua fraksi di partai berlambang Kabah itu pun saling klaim soal arah dukungan PPP.

Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengklaim, partainya sudah hampir pasti bergabung ke kubu Jokowi-Jusuf Kalla. Suharso bahkan sampai datang ke ruangan Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar untuk meyakinkan dukungan ke kubu itu. Di kubu Jokowi-JK, PPP mendapat jatah kursi Wakil Ketua MPR.

Suharso pun yakin, sikap itu tak akan berubah meski Idrus Marham, Fadli Zon, dan Setya Novanto menyatakan akan memfasilitasi PPP dalam beberapa pimpinan alat kelengkapan DPR. "Insya Allah tidak akan berubah," kata dia.

Suharso yang dikenal sebagai pendukung Jokowi-JK di PPP itu pun menampik tawaran Koalisi Merah Putih. Menurut dia, apabila Koalisi Merah Putih tiba-tiba berubah sikap dengan memberikan kursi tawaran pimpinan kepada PPP, maka hal itu sama saja dengan mempermainkan partainya.

"Yang bisa saya sampaikan, kami tidak bisa diperlakukan seperti itu. Masa setelah kami diperlakukan begini, mereka berubah. Kami tidak mau dipermainkan seperti anak kecil. Kalau mereka (Koalisi Merah Putih) berubah sikap, itu sudah terlambat!" ucap Suharso.

Sebelumnya, PPP protes dan mengancam pindah haluan karena tak mendapatkan posisi di Koalisi Merah Putih dalam paket pimpinan MPR. Padahal, PPP sudah mengalah untuk tidak mengambil posisi apa pun dalam pemilihan pimpinan DPR. PPP bersikeras untuk mendapat kursi wakil ketua MPR dengan mengusung Hasrul Azwar.

Saat itu, komposisi paket pimpinan versi Koalisi Merah Putih terdiri dari Djoko Udjianto (Partai Demokrat) untuk calon ketua MPR, sementara Mahyuddin (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan perwakilan DPD untuk posisi wakil ketua MPR. PPP hanya dijanjikan mendapat posisi pimpinan untuk posisi alat kelengkapan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com