Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang Paripurna Diskors, Anggota DPR Sempat Tidur

Kompas.com - 02/10/2014, 03:11 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Hari pertama masa sidang masa bakti 2014-2019 berlangsung cukup melelahkan. Tak heran, ada anggota DPR yang memilih mengistirahatkan diri mereka ketika sidang paripurna penentuan pimpinan DPR RI diskors.

Pantauan Kompas.com, kegiatan para anggota dewan itu telah dimulai sejak Rabu (1/10/2014). Mereka mengawali kegiatan dengan menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Para anggota itu sebagian besar menginap di hotel yang telah disiapkan Komisi Pemilihan Umum. Mereka berangkat dari hotel menuju Lubang Buaya sekira pukul 06.00 WIB untuk kemudian mengikuti upacara pukul 07.00 WIB.

Setelah upacara selesai, dengan menggunakan bus dan kendaraan pribadi masing-masing, mereka menuju Kompleks Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta Selatan, untuk dilantik secara resmi sebagai anggota DPR baru.

Sebagian besar dari mereka tiba sekira pukul 09.00 WIB, meski waktu pelantikan itu sendiri baru berlangsung pukul 11.00 WIB. Setelah dilantik, para anggota dewan itu kemudian mengikuti rapat yang diselenggarakan masing-masing fraksi mereka.

Rapat tersebut dilakukan untuk menentukan sikap mereka di dalam sidang paripurna kedua yang mengagendakan penentuan pimpinan DPR RI. Adapun sebelum paripurna dimulai, sekira pukul 14.30 WIB, terjadi rapat konsultasi antar pimpinan fraksi di Ruang Komisi IV DPR.

Rapat itu sendiri sempat diskors satu kali pada pukul 17.00 WIB, dan baru kembali dilanjutkan pukul 19.00 WIB. Rapat konsultasi itu baru berakhir pukul 21.00 WIB dengan keputusan menyelenggarakan sidang paripurna kedua.

Selama sidang paripurna kedua berlangsung, sempat terjadi debat sengit antar anggota fraksi. Sebagian dari anggota fraksi yang tergabung di dalam koalisi partai pengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, sempat protes kepada pimpinan sidang sementara Popong Otje Djundjuna untuk menutup rapat konsultasi terlebih dulu.

Protes itu salah satunya datang dari politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. Namun, permintaan Adian akhirnya tak digubris oleh Popong. Wanita itu tetap melanjutkan jalannya sidang paripurna dengan dalih jika rapat konsultasi telah ditutup. Ia pun mengklaim, memiliki bukti rekaman penutupan rapat itu.

Sementara itu, selama sidang paripurna berlangsung, setidaknya terjadi tiga kali skorsing. Skors pertama dilakukan lantaran Fraksi PDI Perjuangan dan PKB belum masuk ke dalam ruang sidang. Popong pun memberi waktu selama 30 menit agar kedua fraksi itu dapat segera menghadiri ruang sidang.

Skors kedua, diberikan Popong lantaran aksi protes yang dilontarkan Adian, rupanya berbuntut protes yang dilakukan oleh anggota dewan terhormat lainnya. Pasalnya, Popong enggan mengabulkan permintaan Adian. Di sisi lain, sebagian besar anggota dewan meminta agar sidang dilanjutkan.

Selanjutnya, skors ketiga dilakukan lantaran Popong ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing pimpinan fraksi untuk berbicara di dalam forum lobi untuk menentukan paket pimpinan DPR.

Dalam skors ketiga itulah, akhirnya dimanfaatkan oleh para anggota dewan untuk istirahat. Sebagian dari mereka memilih untuk berbincang dengan rekan sejawat. Tawa dan canda terlihat lepas dari wajah mereka. Di sisi lain, tak sedikit pula anggota dewan yang memilih tidur. Mereka terlihat menyandarkan salah satu siku tangan mereka pada pegangan kursi, dan menggunakan telapak tangannya untuk menopang dagu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

Nasional
Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Nasional
Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Nasional
Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Nasional
Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Nasional
Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Nasional
PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

Nasional
Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Nasional
Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com