Hidayat Nur Wahid: Kasihan, Sebaiknya Kursi Menteri Jangan Diobral

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menyayangkan rencana PDI Perjuangan mengurangi jatah kursi menterinya demi mengajak Partai Demokrat masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Hidayat, sebaiknya jatah kursi menteri untuk partai politik dibagi rata kepada partai pendukung Jokowi-JK saat Pemilu Presiden 2014 lalu.

"Kasihan, kenapa harus sedemikian rupa. Sebaiknya (kursi menteri) jangan diobral, berikan saja untuk partai pendukung yang sudah berkeringat memenangkan Jokowi-JK di pilpres," kata Hidayat, di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Hidayat menjelaskan, Jokowi-JK telah memberi jatah 16 kursi menteri untuk partai politik. Dari alokasi itu, Hidayat menganggap masih kurang jika harus dibagi rata untuk empat partai pendukung Jokowi-JK.

"PKB menyiapkan empat nama (calon menteri), Mbak Puan (PDI-P) bilang menyiapkan 50 nama, Hanura dua, buat mereka saja tidak cukup," ujar Hidayat.

Hidayat meyakini, Koalisi Merah Putih (KMP) akan tetap solid dan tak akan tergoda dengan tawaran yang diajukan PDI-P atau Jokowi-JK. Ia memastikan, KMP akan konsisten menjadi pihak yang mengawasi dan menyeimbangkan pemerintahan berkuasa.

"Tidak ada gempa yang sangat kuat, yang membuat kami bisa pindah," ucap mantan Ketua MPR itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, PDI-P siap berbagi jatah kursi di kabinet Jokowi-JK dengan Partai Demokrat. Menurut Tjahjo, tawaran itu hal yang wajar dalam politik selama tidak memberi gangguan pada kondisi koalisi partai pendukung Jokowi-JK. (Baca: Demi Demokrat Gabung Koalisi, PDI-P Siap Dikurangi Jatah Kursi Menteri)

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa akan ada partai baru yang mendukung Jokowi-JK. Menurut Muhaimin, kepastian dukungan partai baru itu bakal diketahui pada sore nanti. (baca: Muhaimin: Sore Ini Partai Pendukung Jokowi-JK Bertambah)