Keputusan itu menetapkan pula Suryadharma Ali tetap menjadi ketua umum partai itu, demikian pula Romahurmuziy tetap menjadi sekretaris jenderal. Apa komentar Suryadharma?
"Saya belum terima keputusan itu, media lebih dulu sudah terima. Canggih," kata Suryadharma di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (26/9/2014). Dia menolak berkomentar lebih jauh.
"Saya belum tahu, saya belum tahu keputusan resmi seperti apa, kami belum tau," tepis Suryadharma saat ditanya lebih jauh soal perintah islah itu.
Mantan Menteri Agama ini tetap berkeyakinan tak bersalah terkait konflik internal partainya. Menurut dia, konflik berkepanjangan itu muncul karena kubu Emron berulah dengan memecat Suryadharma dari posisi ketua umum.
"Harus dicatat saya adalah orang yang teraniaya dan terzalimi karena saya yang diberhentikan. Apakah pantas saya merapat minta islah?" ujar Suryadharma.
Konflik di tubuh PPP berawal dari sejumlah petinggi PPP seperti Sekjen Muhammad Romahurmuziy, Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi dan Suharso Monoarfa, mengadakan pertemuan yang memutuskan pemberhentian Suryadharma.
Sebagai tanggapan atas pemecatannay itu, Suryadharma balik memecat para pemecatnya. Dia menggunakan dasar pelanggaran ketaatan terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP.
Hingga saat ini masih terjadi dualisme kepengurusan di tubuh partai itu. Baik kubu Suryadharma maupun Emron telah mengajukan kembali pendaftaran susunan organisasi DPP PPP ke Kementerian Hukum dan HAM, sebagai mekanisme legalitas partai politik menurut UU tentang Partai Politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.