Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Wacana Pemecahan Kemendikbud Jangan Sampai Disusupi Pencari Jabatan"

Kompas.com - 06/09/2014, 13:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, mendukung rencana pemecahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. Namun, Poempida mengingatkan agar wacana itu tidak menjadi ajang oknum yang mencari jajabatan.

"Saya berharap ini gagasan tidak dikarenakan komunitas tertentu yang menginginkan jabatan. Memang kalau digabungkan bisa menstimulus riset dan pengetahuan," kata Poempida saat ditemui di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (6/9/2014).

Poempida menuturkan, saat ini anggaran riset yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya satu persen. Jumlah itu dinilai sangat kecil jika dibandingkan negara-negara lain. Padahal, kata Poempida, Indonesia memiliki potensi sangat besar di bidang riset.

"Sehingga ini dibutuhkan keberanian untuk mendukung maksimal. Salah satu bentuknya bisa berupa kementerian tadi. Hanya jangan sampai ada gagasan yang dimainkan komunitas tertentu untuk cari keuntungan," kata dia.

Poempida pun menilai keberadaan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset tak akan bertabrakan dengan Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT). Pasalnya, BPPT hanya bisa membuat prototipe dan tidak bisa memaksakan prototipe itu menjadi alat yang digunakan pemerintah.

"Yang diperlukan ke depan ada konsep sinergi antara academic, business, and government. Selama ini ada Kemenristek dan BPPT tetapi tidak ada korelasi riil," ujar Poempida yang menjadi salah satu kubu pendukung Jokowi-JK di Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla menyatakan, pihaknya tengah melakukan kajian untuk membagi Kementerian Pendidikan menjadi dua. Kajian dilakukan untuk mengakomodasi usulan dari sejumlah ahli pendidikan. Kalla menjelaskan, rencana membagi Kementerian Pendidikan menjadi dua akan menyasar pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam satu kementerian.

Sementara itu, pendidikan tinggi akan digabung dengan riset dan teknologi dalam kementerian lainnya.  "Sedang dalam pertimbangan, Kementerian Pendidikan dibagi dua. Pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi dengan riset," kata JK di acara silaturahim dengan pengurus badan kerja sama perguruan tinggi Islam swasta se-Indonesia (BKS PTIS), di Universitas Al Azhar, Jakarta, Rabu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com