Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tarik-menarik untuk Dukung Jokowi Menguat di Internal PPP

Kompas.com - 17/08/2014, 20:12 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuzy mengakui, terjadi perbedaan pendapat di tubuh PPP terkait posisi tetap berada di Koalisi Merah Putih atau keluar dan mendukung pasangan Jokowi-Kalla. Meski begitu, ia tidak mempermasalahkan hal tersebut karena pada prinsipnya PPP akan menyeimbangkan pemerintahan.

"Ada keinginan dari sebagian kader juga yang menginginkan PPP berada di pemerintahan, seperti yang sudah-sudah," ujar Romy, panggilan akrabnya, seusai mengikuti upacara Hari Kemerdekaan RI di Lapangan Nusantara Polo Club, Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (17/8/2014).

PPP kini bergabung dalam Koalisi Merah Putih yang mengusung pasangan Prabowo-Hatta dalam pilpres kemarin. Seusai pilpres, yang menurut penghitungan Komisi Pemilihan Umum dimenangkan pasangan Jokowi-Kalla, Koalisi Merah Putih mendeklarasikan komitmen untuk tetap bersama. Hasil pilpres kini tengah disengketakan di Mahkamah Konstitusi oleh kubu Prabowo-Hatta.

Menurut Romy, perbedaan pendapat yang kini tengah terjadi di internal PPP pernah terjadi juga pada 2004 dan 2009. Ada kubu yang menginginkan PPP untuk masuk ke dalam pemerintahan dan ada juga yang ingin PPP berada di luar pemerintahan.

Ia menyadari tarik-menarik kepentingan ini cukup kuat. "Oleh karena itu, kita akan melakukan sterilisasi tarik-menarik kepentingan itu. Karena, sesungguhnya di presidensial tidak ada istilah oposisi," ujar Romy.

Pada prinsipnya, tambah dia, PPP akan menjadi partner penyeimbang untuk menjalankan pemerintahan ke depan.

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Hamzah Haz yang juga mantan Ketua Umum PPP mendorong partai berlambang Kabah ini mengalihkan dukungannya kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla agar bisa masuk dalam pemerintahan baru. (Baca: Hamzah Haz Dorong PPP Keluar dari Koalisi dan Dukung Jokowi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com