Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Minta Aburizal Legawa Lepas Kepemimpinan di Golkar

Kompas.com - 16/07/2014, 18:18 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Calon wakil presiden Jusuf Kalla meminta Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie legawa untuk menerima permintaan internal Golkar terkait percepatan penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) untuk pergantian pucuk pimpinan. Hal tersebut dianggap dapat membangkitkan dan menjaga stabilitas di internal Golkar.

"Ya, legawa lah, seperti zaman saya, dia (Aburizal) juga kan minta sama saya waktu itu agar munas dipercepat," kata Kalla saat dijumpai di Kantor Dewan Masjid Indonesia, Jakarta, Rabu (16/7/2014).

Kalla menjelaskan, di pengujung kepemimpinannya di Golkar dulu, Aburizal pernah memintanya untuk mempercepat penyelenggaraan munas. Munas yang seharusnya digelar pada Desember 2009, akhirnya digelar dua bulan lebih awal.

Menurut Kalla, saat itu Aburizal meminta dirinya mempercepat munas dengan alasan agar pengurus baru bernegosiasi dengan pemerintahan baru. Kalla akhirnya menyanggupi karena pada saat bersamaan desakan juga muncul dari pimpinan Golkar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada Oktober 2009 itu Aburizal terpilih sebagai Ketua Umum Golkar.

"Karena saya pikir ada permintaan dari banyak orang, akhirnya saya percepat saja dua bulan lebih awal," ujarnya.

Sebelumnya, Aburizal didesak untuk menggelar munas paling lambat 4 Oktober 2014 dengan alasan buruknya kepemimpinan Aburizal. Namun, Aburizal menolak karena memegang rekomendasi Munas 2009 bahwa munas selanjutnya digelar April 2015. (baca: Golkar Terpuruk, Tokoh Lintas Generasi Desak Munas Digelar Tahun Ini)

Kubu yang berseberangan dengan Aburizal mengancam akan menggelar munas luar biasa jika Aburizal tak menggelar munas pada tahun ini. Landasannya adalah AD-ART Golkar yang menyatakan munas digelar tiap lima tahun sekali dan sifatnya lebih tinggi ketimbang rekomendasi Munas 2009.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com