Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hitung Cepat "Kompas" 50 Persen: Jokowi-JK 54,51 Persen, Prabowo-Hatta 45,49 persen

Kompas.com - 09/07/2014, 14:07 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Harian Kompas melalui unit Litbang Kompas menggelar hitung cepat atau quick count Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Hasil sementara hingga data masuk sekitar 50 persen, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dengan perolehan suara 54,51 persen. Sementara itu, pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih suara 45,49 persen.

"Data masuk dari Indonesia Timur, ke Indonesia bagian tengah, lalu bagian barat," ujar General Manager Litbang Kompas, Harianto Santoso di Gedung Kompas Gramedia, Palmerah, Jakarta, Rabu (9/7/2014).

Saat ini, data terus masuk dari Indonesia bagian barat. Menurut Harianto, perolehan suara dapat mulai stabil ketika data yang masuk telah mencapai 50 persen. Dalam proses hitung cepat Pilpres 2014, digunakan 2.000 sampel TPS yang tersebar di berbagai daerah dengan total sampel pemilih mencapai 786.000 orang.

Batas kesalahan atau margin of error dari hasil hitung cepat ini adalah lebih kurang 0,11 persen untuk sampel pemilih dan lebih kurang 2,2 persen untuk sampel TPS. Quick count ini adalah hitung cepat kesembilan kali yang diselenggarakan Litbang Kompas. Untuk menjaga independensi, seluruh pendanaan dibiayai sendiri dari anggaran PT Kompas Media Nusantara tahun 2014.

Hasil hitung cepat Kompas tergolong presisi dengan toleransi kesalahan di bawah 1 persen. Pada Pilkada DKI tahun 2012, rata-rata selisih dengan hasil akhir di KPU hanya 0,05 persen. Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 lalu, hasil quick count Litbang Kompas memiliki margin or error 0,16 persen dibandingkan hasil resmi KPU dengan tingkat kepercayaan 95 persen dari 1.991 sampel yang berhasil dikumpulkan.

Hitung cepat Kompas adalah upaya Kompas mendorong terwujudnya pemilu berkualitas. Dengan metode hitung cepat, hasil pemilu dapat dilihat pada hari yang sama. Proses hitung cepat yang dipercaya dan independen dapat dijadikan alat mengontrol dan mendorong hasil pemilu yang jujur dan adil.

Hal ini tak terlepas dari kontestasi politik era demokrasi di mana hasil pencoblosan kertas suara di bilik suara sering kali mengalami gangguan, distorsi, dan manipulasi dari berbagai pihak. Dengan kata lain, quick count mencegah terjadinya kecurangan dan menjaga hasil penghitungan suara bisa seperti apa adanya.

Hitung cepat ini bukan merupakan hasil resmi perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Hasil resmi Pemilu Presiden 2014 akan diumumkan KPU pada Agustus mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com