Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarawan Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Kompas.com - 03/07/2014, 15:53 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ide dari capres Prabowo Subianto yang ingin menjadikan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional dianggap oleh sejarawan Universitas Indonesia Bonnie Triyana sebagai suatu ancaman bagi demokrasi Indonesia.

Meski berkuasa di Indonesia selama 32 tahun, Bonnie menilai Soeharto tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional karena sudah merusak nilai nilai perjuangannya dengan hal-hal yang melanggar hukum.

"Kan ada tertera pada Peraturan presiden nomor 33 tahun 1964 tentang pemberian gelar pahlawan nasional bahwa seseorang tidak bisa diberikan gelar pahlawan nasional jika ia merusak nilai-nilai perjuangannya," kata Bonnie dalam sebuah diskusi di Kantor ICW Jakarta, Kamis (3/7/2014).

Bonnie menambahkan ide pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto adalah sebagai langkah menutupi kejahatan masa lalu semasa pemerintahannya, Soeharto dianggap bertanggung jawab atas beberapa kejadian pelanggaran Hak Asasi Manusia dan juga terlibat dalam praktek korupsi.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menganggap ide Prabowo untuk pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa pada masa lalu tidak ada hal-hal yang salah pada pemerintahan orde baru.

Padahal pelanggaran HAM, penculikan rakyat sipil serta korupsi besar-besaran pada rezim Soeharto jelas-jelas suatu hal yang tak boleh dilupakan begitu saja oleh seluruh rakyat Indonesia. Haris juga menilai ide Prabowo tersebut juga bertentangan dengan pernyataannya beberapa waktu lalu, yang mana saat Prabowo mengklarifikasi pelanggaran HAM yang ditujukan kepadanya, Prabowo melemparkan kesalahan kepada atasanya.

"Panglima tertinggi ABRI kan presiden, saat itu presidennya Soeharto. Kok malah dijanjikan akan diberi gelar pahlawan nasional," ucap Haris.

Sebelumnya pada suatu kesempatan beberapa waktu lalu, Prabowo mengaku kagum pada sosok presiden kedua RI Soeharto. Oleh karena itu, ia dan partai-partai pendukung koalisinya bertekad akan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

"Waktu itu di Gerindra, koalisi Merah Putih juga, apabila diberi mandat oleh rakyat (menjadi presiden), kita akan perjuangkan Jenderal TNI Soeharto sebagai pahlawan nasional," ujar Prabowo dalam sambutannya pada Rapimnas Forum Komunikasi Putera Puteri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri di JCC, Jakarta, Selasa (3/6/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com