Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Prabowo-Hatta Terlalu Percaya Diri"

Kompas.com - 10/06/2014, 06:32 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, terlalu percaya diri dan tampak kurang persiapan menghadapi acara "Debat Capres dan Cawapres", di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/7/2014) malam. Dalam beberapa kesempatan, keduanya terlihat tak terarah dalam menjawab pertanyaan, salah satunya saat Prabowo ditanya soal isu pelanggaran hak asasi manusia tahun 1998. 

"Prabowo-Hatta, saya melihat, mereka overconfident. Tampaknya, tidak begitu ada persiapan yang matang. Terlalu percaya diri," kata Emrus saat dihubungi, Senin malam.

Ketidaksiapan Prabowo-Hatta, lanjut Emrus, juga terlihat saat beberapa kali menyatakan setuju dengan pandangan pasangan rivalnya, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini tak disia-siakan oleh JK yang mengucapkan terima kasih atas respons positif Hatta terhadap pemikirannya dan Jokowi.

Emrus mengatakan, Prabowo-Hatta seharusnya lebih berani menawarkan program dan pandangan yang berbeda dari rivalnya. Menurut Emrus, dalam sebuah debat, "mengamini" pernyataan lawan sebaiknya dihindari. 

Ia juga menilai, pertanyaan yang diajukan Prabowo kepada Jokowi terkait pemekaran daerah tak tajam sehingga mudah dijawab oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta itu. Sebaliknya, saat diajukan pertanyaan tentang pelanggaran HAM oleh Jusuf Kalla, Prabowo seolah tak siap menjawabnya. Menurut Emrus, pertanyaan tersebut harusnya dapat dijawab dengan lebih cantik oleh Prabowo. Seharusnya, Prabowo bisa memanfaatkan pertanyaan ini untuk menjawab dengan lugas persoalan yang selalu dikaitkan dengan dirinya itu.

"Itu bukan persoalan baru, karena sudah beberapa tahun yang lalu. Kenapa saat saya (Prabowo) menjadi calon wakil presiden Mega, tidak mempersoalkan itu?" kata Emrus, mengandaikan dirinya sebagai Prabowo.

Debat perdana capres dan cawapres malam tadi, mengambil tema "Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih, dan Kepastian Hukum". Masih tersisa empat debat lagi dengan tema sebagai berikut:

1. 15 Juni: Debat capres disiarkan Metro TV dan Bloomberg dengan Tema Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.
2. 22 Juni: Debat capres disiarkan TV One dan ANTV dengan Tema Politik Internal dan Ketahanan Nasional.
3. 29 Juni: Debat cawapres disiarkan RCTI, MNCTV, dan Global dengan Tema Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Iptek.
4. 5 Juli: Debat capres dan cawapres disiarkan TVRI dan Kompas TV dengan Tema Pangan, Energi, dan Lingkungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com