Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Slank Minta Jokowi Adili Pelanggar HAM

Kompas.com - 27/05/2014, 18:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Personel grup band Slank meminta kepada bakal calon presiden Joko Widodo untuk mengadili para pelanggar hak asasi manusia (HAM) jika Jokowi terpilih menjadi presiden.

Permintaan tersebut merupakan satu dari tujuh ide atau gagasan yang diberikan kepada pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Gagasan yang disebut Tujuh Ide Moral Indonesia itu disampaikan oleh Slank saat menerima kunjungan Jokowi di markasnya, Gang Potlot, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2014) sore. "Adili pelanggar HAM (hak asasi manusia)," kata Jokowi saat membacakan permintaan Slank tersebut.

Selain itu, personel Slank meminta Jokowi menerapkan sistem online pada penganggaran pemerintah. Jokowi menanggapinya dengan menyatakan bahwa hal itu sudah diterapkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Selain itu ada pendidikan moral berdasarkan adat dan kesopanan, korupsi, serta terorisme jadi kejahatan luar biasa, saya setuju," kata Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Slank juga meminta Jokowi menggunakan bank sebagai lalu lintas keuangan. Grup musik yang terbentuk pada 1983 itu juga berharap pemerintah mendukung tradisi hormat-menghormati adat istiadat dengan mengangkat adat setempat. Terakhir, Slank meminta agar kejahatan yang berhubungan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) harus diberi hukuman maksimal.

"Ini dari Slank. Masukan, ada lima lembar," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku senang mendapat masukan tersebut. Beberapa permintaan Slank, lanjut Jokowi, terutama yang berkaitan dengan pembenahan birokrasi, telah dilaksanakannya di DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com