Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei PDB: 50 Persen Lebih Masyarakat Puas akan Pemerintahan SBY

Kompas.com - 14/05/2014, 19:22 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terakhir Pusat Data Bersatu menunjukkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih bisa menjaga tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya. Sebesar 48,9 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Sebanyak 2,5 persen lain mengaku sangat puas.

"Kalau ditotal antara yang puas dan sangat puas lebih dari 50 persen. Bagi seorang pemimpin yang ada di akhir masa jabatannya, ini merupakan prestasi," kata peneliti PDB, Agus Herta, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (14/5/2014).

Sementara itu, esanyak 42,6 persen responden menyatakan tidak puas. Sebanyak 3,7 persen lain menjawab sangat tidak puas dengan kinerja pemerintahan SBY-Boediono. Sisanya sebesar 2,3 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Menurut Agus, mereka yang merasa tidak puas itu bisa dimaklumi karena biasanya masyarakat memang merasa tidak puas dengan periode kepemimpinan yang sudah akan berganti. "Rata-rata di peralihan masa kekuasaan, tingkat ketidakpuasan pada pemimpin itu biasanya tinggi," jelasnya.

Ia mengatakan, hasil survei ini dapat mengindikasikan potensi SBY sebagai kepala negara masih memiliki pengaruh dalam menentukan arah politik ke depan. "Walaupun perolehan suara Partai Demokrat rendah dalam pileg (pemilu legislatif) kemarin, tetapi ketidakpuasan terhadap SBY tidak seperti itu. Masyarakat membedakan mana SBY dan Partai Demokrat," ujarnya.

Survei ini dilakukan dengan wawancara melalui telepon periode 24 April sampai 2 Mei 2014. Jumlah sampel sebanyak 1.200 orang yang tersebar di 33 provinsi dan 170 kota di seluruh Indonesi dan dipilih secara acak sistematis dari buku telepon PT Telkom. Margin of error plus-minus 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Chairman PDB Didik J Rachbini menjamin survei dan penelitiannya tidak berafiliasi ataupun dibiayai oleh partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Nasional
Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Nasional
Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Nasional
Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Nasional
Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Nasional
Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

Nasional
Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Nasional
Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Nasional
Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Nasional
PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

Nasional
Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com