Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Islah Tercapai, PPP Siap Koalisi dengan Parpol Mana Pun Termasuk Gerindra

Kompas.com - 24/04/2014, 14:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy mengatakan, partainya masih membuka diri untuk menjalin koalisi dengan partai lain. Tidak hanya dengan Gerindra, tetapi juga dengan partai lain.

Hal itu disampaikan oleh Romy, sapaannya, setelah para pengurus PPP menempuh islah atas gejolak politik yang terjadi akhir-akhir ini. Gejolak itu muncul setelah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyatakan berkoalisi dengan Gerindra dan calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto.

Romy mengatakan, setelah islah yang dicapai dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III di Bogor, Kamis (24/4/2014), PPP akan menimbang arah koalisi partai. Sebagaimana fatwa dari Ketua Majelis Syariah DPP PPP Maemoen Zubair, PPP belum berkoalisi dan mendukung pencapresan partai mana pun. Dengan begitu, dukungan ke Partai Gerindra otomatis batal.

"Dukungan kepada Prabowo dan Gerindra kita akan bicarakan kemudian, tapi kita siap membuka diri untuk bekerja sama," kata Romy seusai penyelenggaraan Mukernas di Bogor, Kamis siang.

Romy mengatakan, dengan dicapainya islah dan diterimanya fatwa Maemoen, masalah koalisi juga akan kembali ke titik nol. PPP belum berkoalisi dengan satu partai pun, tetapi membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai mana pun.

"Kalau yang disampaikan dalam rapimnas sebenarnya beragam. Ada yang ingin kita bersatu dengan partai Islam. Ada yang ingin ke Jokowi. Ada yang ingin ke Aburizal. Jadi, banyak alternatif yang kita lihat," katanya.

Oleh karena itu, mulai saat ini, PPP akan mulai menjalin komunikasi dengan semua partai politik. Hal tersebut telah dituangkan dalam keputusan Mukernas III hari ini. Majelis musyawarah partai secara kolektif kolegial akan melakukan lobi-lobi politik dalam rangka penjajakan koalisi partai serta penjajakan calon presiden dan calon wakil presiden.

Steering Commite Mukernas Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, setelah penjajakan dilakukan secara intensif, nantinya akan ditarik keputusan melalui sebuah rapat pimpinan nasional. "Mengamanatkan kepada DPP PPP melaksanakan rapimnas selambat-lambatnya minggu pertama bulan Mei 2014 untuk menetapkan koalisi serta capres atau cawapres dari PPP," kata Lukman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Nasional
Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Nasional
Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com