Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadel: Golkar Tak Akan Berikan Tiket Capres kepada Siapa Pun, Kecuali Ical

Kompas.com - 14/04/2014, 16:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad menyatakan, langkah yang diambil Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla yang tengah mengincar posisi calon wakil presiden adalah manuver pribadi. Ia mengatakan, Partai Golkar tidak akan mengubah pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai bakal calon presiden.

"Pernyataan Pak Akbar dan Pak JK itu pribadi, tidak ada kaitannya dengan Golkar. Partai Golkar tetap pada komando Pak Ical (Aburizal)," ujar Fadel saat dihubungi, Senin (14/4/2014).

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menjelaskan, partainya pada pekan ini akan melakukan rapat pimpinan. Namun, Partai Golkar dipastikan tidak akan menggelar rapat pimpinan khusus atau musyawarah daerah luar biasa (musdalub) untuk menggoyang pencalonan Ical.

Soal perolehan suara Partai Golkar yang meleset dari target, Fadel menilai hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk mengganti pencalonan Ical. Menurut dia, perolehan suara Partai Golkar berdasarkan hitung cepat lembaga survei pada tahun ini lebih tinggi 1,6 persen dibandingkan perolehan suara nasional pada Pemilu 2009. Fadel menyebutkan, melesetnya perolehan suara Partai Golkar dari target semula terjadi akibat partai berlambang pohon beringin itu gagal total di Pulau Jawa.

"Jadi, ini kekalahan bersama, tidak bisa disalahkan ke Ketua Umum. Partai Golkar belum akan memberikan tiketnya ke siapa pun, kecuali Pak Ical. Kami solid mengusung Pak Aburizal dan menyayangkan yang dilakukan Pak Akbar dan Jusuf Kalla," kata Fadel.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mulai mewacanakan pelaksanaan rapimnas sebelum pemilu presiden. Di dalam forum rapimnas itu, Akbar menyatakan akan meminta evaluasi terhadap penetapan Ical sebagai capres. Akbar juga akan mengajukan diri sebagai cawapres.

Di sisi lain, mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla juga sudah mulai merapat ke Partai Nasdem. JK bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat (11/4/2014) lalu. Belakangan, Nasdem menyatakan berkoalisi dengan PDI-P. Kabar duet Jokowi-JK pun mulai mengemuka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com