Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gus Sholah: PKB Tak Perlu Koalisi Jika Tak Bisa Usung Mahfud atau Rhoma

Kompas.com - 14/04/2014, 10:56 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sholahuddin Wahid mengatakan, sebaiknya Partai Kebangkitan Bangsa tidak berkoalisi dengan partai mana pun jika tidak bisa mengusung salah satu figur kandidat calon presiden yang dimiliki partai tersebut dalam pemilu presiden mendatang.

"Kalau tidak bisa mengusung salah satu nama, yaitu Mahfud MD atau Rhoma, ya, ngapain koalisi? Lebih baik memimpin koalisi partai papan tengah karena secara otomatis lebih berpeluang mengusung (capres) sendiri," kata Sholahuddin Wahid atau Gus Sholah seperti dikutip dari Antara.

Secara pribadi, Gus Shola mengaku lebih mendukung PKB mengusung Mahfud sebagai bakal capres maupun bakal cawapres. Hal itu, menurut dia, karena Mahfud sosok yang tepat untuk menata atau memperbaiki kondisi bangsa yang tengah karut-marut di bidang penegakan hukum.

"Masalah lain seperti ekonomi memang krusial. Namun, dari kompleksitas persoalan bangsa ini bermuara dari lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, saya lebih cenderung mendukung Pak Mahfud untuk diusung, entah sebagai (bakal) capres maupun sebagai (bakal) cawapres," ujarnya.

Selain itu, dia menyarankan sebaiknya Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengurungkan niatnya untuk maju sebagai cawapres. Menurut dia, apabila usulan tersebut berasal dari internal PKB, merupakan hal yang wajar sebagai wujud penyampaian aspirasi.

"Apabila ada usulan dari internal (PKB), saya cukup memahami. Namun, kalau Muhaimin justru menyambut (menyetujui) usulan tersebut, maka saya jadi tidak paham kepada Muhaimin," ujarnya.

Gus Sholah mengatakan bahwa usulan internal PKB itu merupakan hal wajar karena perolehan suara partai itu mengalami kenaikan cukup siginfikan pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, 9 April lalu. Namun, menurut dia, PKB yang telah menggadang-gadang beberapa tokoh, seperti Mahfud dan Rhoma Irama, lebih etis jika Muhaimin meminta pendapat kedua tokoh tersebut.

"Bahkan, (meminta pendapat) kepada para kiai yang selama ini membantu membangkitkan gairah nahdiyin untuk kembali membesarkan PKB, seperti K.H. Hasyim Muzadi dan K.H. Ma'ruf Amin," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com