Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Pencucian Uang, PPATK Minta Caleg Laporkan Nomor Rekening

Kompas.com - 25/03/2014, 13:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf meminta para calon anggota legislatif melaporkan nomor rekening bank mereka. Hal itu perlu untuk mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU) menjelang pemilu legislatif 9 April mendatang.

"Sebenarnya kita berharap banyak pada KPU (Komisi Pemilihan Umum) meminta caleg untuk menyetorkan nomor rekeningnya, tetapi tidak diwajibkan undang-undang dan KPU tidak ada kewenangan untuk itu," kata Yusuf di Gedung PPATK, Jakarta, Selasa (25/3/2014) siang.

Oleh karena itu, PPATK akan menggunakan cara sendiri untuk mencegah pencucian uang pada pemilu legislatif mendatang. Dia mengklaim PPATK sudah mempunyai sistem terpadu untuk melakukan hal itu.

"Kita punya beberapa info yang akurat, misalnya minta mengeklik nama Mr A, maka semua bisa terlihat. Nanti kita akan sampaikan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," ujarnya.

Yusuf mengatakan, sistem tersebut akan menjadi lebih maksimal apabila setiap caleg melaporkan nomor rekeningnya. Saat ini, PPATK tidak menerima laporan nomor rekening para caleg tersebut. PPATK sudah meminta data nomor rekening itu kepada KPU sehingga paling tidak pengurus partai dapat menyerahkan nomor rekening calegnya. "Itu pun belum (dilakukan) sampai sekarang sehingga kita gerak sendiri," ujarnya.

Yusuf mengimbau kepada seluruh caleg ataupun kepala daerah untuk tetap melaporkan rekeningnya masing-masing meskipun tidak diwajibkan oleh KPU ataupun undang-undang. Ia menyebutkan, PPATK dapat mengetahui caleg mana yang tidak melaporkan rekeningnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com