Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Diminta Jadi Jurkamnas Demokrat untuk Dongkrak Suara

Kompas.com - 11/03/2014, 15:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa saja menjadi juru kampanye nasional (jurkamnas) Partai Demokrat untuk menghadapi Pemilu Legislatif 9 April 2014. SBY yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dinilai dapat meningkatkan elektabiltas Demokrat secara signifikan.

"Sangat mungkin (SBY jadi Jurkamnas), tapi kan tergantung dengan waktu beliau juga. Sebagai presiden dia jadwalnya sangat padat," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Ferrari Romawi saat jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2014).

Ferrari menilai, di sela-sela waktunya yang padat sebagai Presiden, SBY tetap dapat meluangkan waktunya untuk menjadi jurkamnas. Meski tidak akan sering melakukan kampanye seperti para jurkamnas lainnya, Ferrari menilai, sosok SBY akan efektif meningkatkan perolehan suara Demokrat.

"Kalau memang bisa diluangkan menjadi jurkmanas, saya rasa akan sangat baik. Saya rasa beberapa tempat beliau akan sediakan waktu," ujarnya.

Meski demikian, Ferarri mengatakan, Demokrat tidak akan terlalu tergantung dengan sosok SBY dalam melakukan kampanye. Menurut dia, Demokrat memiliki banyak jurkamnas lain yang dapat diandalkan.

"Kita kan ada banyak jurkamnas. Saya juga jurkamnas, Anggota Dewan yang lain juga banyak jurkamnas," jelas dia.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menambahkan, jika nantinya SBY menjadi Jurkamnas dan berkeliling ke beberapa daerah, hal tersebut tidak akan menggangu kinerjanya sebagai Presiden. Pasalnya, kata dia, tugas menjadi jurkamnas itu akan dilakukan pada akhir pekan.

"Tahun 2009 kemarin pun dia (SBY) tidak cuti kan saat menjadi jurkamnas. Mungkin dia nanti akan ambil sabtu minggu (saat berkampanye)," ujar Nurhayati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com