Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Risma untuk Tidak Mundur

Kompas.com - 20/02/2014, 16:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku sudah bertemu dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pekan lalu. Saat itu, Gamawan meminta klarifikasi Risma terkait isu mundurnya salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu. Gamawan pun meminta agar Risma tidak mundur dari jabatannya.

"Saya bilang waktu itu Risma enggak usah mundur kalau ada kekurangan, coba dialog dengan Pak Wakil Wali Kota, tapi solusinya jangan mundur. Itu yang saya minta," ujar Gamawan di kantor Wakil Presiden, Kamis (20/2/2014).

Gamawan menjelaskan, saat isu pemakzulan Risma terungkap di media, dia pernah mengundang Gubernur Jawa Timur, Ketua DPRD Jawa Timur, dan juga Risma agar pemakzulan tidak terjadi. Alhasil, harapan Gamawan ini terkabul. Namun, posisi Risma saat ini kembali digoyang dengan persoalan internal partai berlambang banteng itu.

Gamawan menilai banyak harapan warga Surabaya yang diberikan kepada Risma dalam upaya membangun kota pelajar itu. Saat diberikan dukungan itu, Gamawan mengaku Risma akan mempertimbangkan kembali niatnya untuk mundur.

"Tanggapan dia waktu itu, saya pikir-pikir dulu. Tapi, saya cenderung, jangan. Pandangan saya, rugi daerah, rugi Bu Risma, rugi masyarakat," kata Gamawan.

Sebelumnya, Risma mengisyaratkan dirinya akan mundur sebagai Wali Kota Surabaya karena mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto mengatakan salah satunya terkait dengan proyek pembangunan tol tengah kota. Gubernur Jawa Timur Soekarwo, ucap Hasto, memaksa Risma untuk menyetujui proyek tersebut.

Namun, isu lainnya yang berkembang adalah ketidakharmonisan hubungan Risma dengan wakilnya, Wisnu Sakti Buana. Wisnu adalah adalah salah satu pendukung pemakzulan Risma pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya. Wisnu juga mendukung soal pembangunan tol tengah tersebut.

Kabar pun kemudian berkembang bahwa adanya ketidaksukaan pengurus PDI-P atas sikap Risma yang enggan menyetorkan "uang" untuk kas partai dan juga tak mau menerima titipan proyek. Akan tetapi, hal ini dibantah seluruhnya oleh Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana Dengan Kaesang di Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana Dengan Kaesang di Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com