Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Risma dan Wisnu, PDI-P Merasa Diadu Domba

Kompas.com - 18/02/2014, 14:22 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tengah berupaya keras menjaga soliditas di internal partainya. Pasalnya, PDI-P mengendus ada usaha dari eksternal partai untuk memanfaatkan konflik antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani dan pengurus struktur PDI-P di Jawa Timur.

"Saat ini, ada pihak-pihak yang mencoba mengadu domba, dengan harapan Risma bisa pindah ke partai tertentu," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Selasa (18/2/2014).

Hasto menegaskan, pihaknya tetap mendukung kepemimpinan Risma dan Wisnu Sakti Buana di Surabaya. Hal itu dilakukan sesuai dengan instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh jajaran partai untuk membangun karakter dan tak mengikuti arus memperebutkan proyek atau jabatan tertentu saat memiliki kekuasaan.

Ia melanjutkan, upaya adu domba dari eksternal dilakukan karena soliditas PDI-P yang kuat ditambah bersinarnya Risma saat memimpin Surabaya. Hasto berharap politik adu domba itu segera dihentikan karena menabrak etika dalam berpolitik.

"Politik jalan pintas dengan membajak orang-orang yang dinilai berhasil memimpin daerah seharusnya dihindarkan dalam rangka membangun politik yang berkeadaban," ujarnya.

Saat ditanya mengenai hubungan Risma dengan Wisnu, Hasto menilai keduanya masih relatif rukun. Kalaupun ada perselisihan, kata dia, hal itu dianggap hanya dinamika yang justru akan memperkokoh Risma dan Wisnu ketika menjadi kepala daerah.

"DPP PDI-P tidak pernah menggoyang Risma. Kami memberikan jaminan untuk melindungi Risma dan Wisnu sepenuhnya agar semakin mampu melaksanakan program prorakyat. Bagaimanapun juga seorang pemimpin tidak akan pernah meninggalkan gelanggang betapa pun berat tantangan yang dihadapinya," tegas Hasto.

Seperti diberitakan, hubungan yang tidak harmonis berembus di kalangan Pemerintahan Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani dikabarkan tidak cocok dengan wakilnya yang baru dilantik Wisnu Sakti Buana. Risma pun sempat mempertanyakan soal keabsahan pelantikan Wisnu menjadi wakilnya.

Wisnu yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya itu menggantikan posisi Bambang Dwi Hartono yang mundur untuk maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013 lalu. Wisnu dipilih dalam forum paripurna anggota DPRD Surabaya yang sempat alot karena tarik ulur kepentingan politik di internal DPRD Surabaya, November 2013 lalu.

Wisnu juga merupakan Ketua DPC PDI-P Surabaya. Setelah pelantikan Wisnu, Risma sempat tak menunjukkan batang hidungnya di Pemkot Surabaya. Kabar perseteruan antara Risma dan Wisnu pun semakin kuat. Bahkan, ada yang menyebutkan Wisnu dipersiapkan untuk menggeser posisi Risma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com