Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara: Wawan Mengaku Orangtuanya Punya Pulau

Kompas.com - 17/02/2014, 13:52 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Firman Wijaya, pengacara tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Tubagus Chaeri Wardana (Wawan), mengatakan, kliennya itu mengaku bahwa orangtuanya adalah pemilik dua pulau di Pandeglang yang ramai diberitakan media belakangan ini. Dua pulau itu adalah Liwungan dan Popole.

"Kalau menurut Pak Wawan, itu milik orangtuanya, sudah lama," kata Firman di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (17/2/2014).

Menurut Firman, pulau itu diperoleh orangtua Wawan yang juga orangtua Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sejak lama. Dia menilai wajar jika orangtua Wawan dan Atut memiliki pulau karena mereka memang keluarga pengusaha.

"Yang jelas, Pak Wawan ini kan profilnya pengusaha, sudah punya aset jauh sebelum Bu Atut memerintah (gubernur)," ujarnya.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa keluarga Atut memiliki dua pulau di Pandeglang. Sejak Atut ditahan KPK, dua pulau tersebut tampak telantar. Pulau Liwungan dan Popole bisa dicapai melalui Tanjung Lesung, Banten, dalam waktu tiga jam. Warga Tanjung Lesung, Mursyid, mengatakan bahwa ayah Atut, Chasan Sochib, menyewa Pulau Liwungan untuk ditanami pohon kelapa.

Terkait dua pulau ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto meminta masyarakat melaporkan kepada KPK jika mengetahui rincian informasi kepemilikan kedua pulau tersebut. Atut dan Wawan sendiri kini berstatus tersangka KPK dalam sejumlah kasus.

"Tentu harus diklarifikasi lagi. KPK mengharapkan bila ada masyarakat yang mengetahui rincian informasi soal kepemilikan kedua pulau tersebut, segera memberi tahu KPK dan kami sangat berterima kasih atas hal itu," ujar Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

Nasional
Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

Nasional
Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

Nasional
SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

Nasional
Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

Nasional
Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Nasional
Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com