Amir: Tak Hanya Pemerintah yang Kecewa atas Pembatalan UU MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan, bukan hanya pemerintah yang kecewa atas putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi. Menurut Amir, kekecewaan publik sangat jelas terlihat atas putusan MK tersebut.

"Saya kira bukan hanya pemerintah (yang kecewa). Kami perhatikan reaksi publik nyata sekali," ujar Amir di kantor Kepresidenan, Jumat (14/2/2014).

Amir keberatan dengan pertimbangan hukum MK dalam menolak undang-undang tersebut terkait syarat hakim konstitusi yang harus berhenti dari partai politik minimal 7 tahun. Di dalam pertimbangannya, MK menolak pasal 15 ayat 2 tersebut karena menilai aturan itu merupakan buah dari stigamatisasi terhadap politisi.

"Kalau Anda bolak-balik itu, di undang-undang tidak ada itu (stigmatisasi). Jadi kalimat bahwa politisi akan melakukan korupsi tidak ada. Kalau membatasi usia 7 tahun jadi anggota parpol benar, tetapi tidak ada stigmatisasi politisi," ujar Amir.

Kekecewaan pemerintah akan putusan MK juga terlihat dari pernyataan pers yang disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. Djoko menyatakan pemerintah menghormati putusan MK itu. Namun, putusan tersebut justru membuat wibawa MK tak akan pulih pasca-ditangkapnya mantan Ketua MK, Akil Mochtar.

"Dengan telah dikabulkannya gugatan tersebut, maka keinginan dan dorongan masyarakat luas, para ahli dan praktisi hukum, dan DPR untuk mengembalikan wibawa MK menjadi tidak terpenuhi karena Undang-undang nomor 4 tahun 2014 telah dibatalkan oleh MK sendiri," ujar Djoko.

Sebelumnya, MK dengan suara bulat membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang MK secara keseluruhan. MK menyatakan, UUD 1945 Pasal 24 C Ayat (3) memberikan kewenangan atributif yang bersifat mutlak kepada pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung untuk mengajukan calon hakim konstitusi.

Kewenangan tersebut tidak boleh diberi syarat-syarat tertentu oleh UU dengan melibatkan lembaga negara lain yang tidak diberi kewenangan oleh UUD, dalam hal ini Komisi Yudisial (KY). Oleh karena itu, UU No 4/2014 yang mengatur pengajuan calon hakim konstitusi melalui panel ahli, perangkat yang dibentuk KY, nyata-nyata mereduksi kewenangan tiga lembaga tersebut.

Terkait dengan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang diatur dalam UU No 4/2014, MK mempersoalkan keterlibatan KY meski tidak secara langsung. Sesuai dengan putusan MK No 005/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU KY, MK secara tegas menyatakan bahwa hakim MK tidak terkait dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 24 B UUD 1945. KY bukan lembaga pengawas MK, apalagi lembaga yang berwenang menilai benar atau tidaknya putusan MK sebagai lembaga peradilan.

Pelibatan KY, menurut MK, merupakan salah satu bentuk penyelundupan hukum karena hal itu jelas bertentangan dengan putusan MK tentang UU KY.

Sementara itu, mengenai syarat calon hakim konstitusi tidak menjadi anggota partai politik selama tujuh tahun, menurut MK, syarat tersebut dibuat berdasarkan stigmatisasi terhadap kelompok tertentu pasca-penangkapan Akil Mochtar yang saat itu menjadi Ketua MK. Stigmatisasi seperti itu mencederai hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi.

MK juga menilai penerbitan Perppu No 1/2013 tidak sesuai dengan ketentuan karena tak memenuhi syarat kegentingan memaksa yang diatur UU. Menurut MK, perppu harus mempunyai akibat prompt immediately, yaitu sontak segera untuk memecahkan permasalahan hukum. Perppu No 1/2013 tidak memenuhi hal tersebut, terbukti dengan belum adanya satu produk hukum yang dihasilkan perppu.