Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/02/2014, 09:42 WIB

KOMPAS.com - BAGI pekerja pers, adalah suatu kemewahan tersendiri apabila bertemu dengan narasumber yang didambakan, tidak disuguhi dengan acara protokoler njelimet yang memuakkan. Insan pers mengerti sedalam-dalamnya bahwa protokoler itu sangat penting bagi para pemimpin formal atau mantan pejabat pemerintahan.

Namun, jika disuruh memilih tanpa protokoler atau dengan protokoler, wartawan akan spontan berseru ”tanpa protokoler dong”.

Kemewahan itu bisa didapatkan pada Jumat (7/2/2014) lalu ketika wartawan ingin bertemu dengan Wakil Presiden 2004-2009 Jusuf Kalla alias JK.

”Sekarang pun bisa dan ditunggu apabila mau ketemu Pak JK,” ujar Yadi, salah satu asisten pribadi JK yang setia.

Ketika wartawan datang ke Kantor Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jalan Gatot Subroto Kavling 96, Jakarta Selatan, JK sudah menunggu di teras lantai dua kantornya.

Ia duduk di bangku tempat menunggu untuk para tamu. Ia ramah dan hangat. Sosok semacam itu yang membuat Kantor Wakil Presiden di Jalan Merdeka dan Kebon Sirih, Jakarta, tiap hari selalu meriah dengan kehadiran para pekerja pers selama 2004 sampai 2009.

Begitu duduk, JK langsung bicara berbagai macam hal, antara lain soal banjir di sejumlah tempat di Indonesia, kemacetan dan kerusakan jalan raya di Jakarta dan beberapa lokasi di sepanjang jalan raya pantai utara (pantura) Jawa, para pengungsi bencana alam, serta pemilihan umum anggota legislatif dan presiden.

Soal pemilihan presiden, menurut JK, yang perlu dipikirkan tidak hanya mencari sosok populer, tetapi yang mampu membangun bangsa dan negeri ini setelah pemilihan tahun 2014 ini. ”Jangan ada pernyataan sombong lagi.... Masak, ada pernyataan yang mengatakan, seorang calon presiden bisa menang dalam pemilihan umum biarpun didampingi sandal jepit,” ujar JK.

”Kini kita bisa lihat, sandal jepit bisa membuat apa? Kini setelah terjadi banjir, baru kita tahu kita perlu pemimpin pemerintahan yang kuat, mampu membangun infrastruktur dan ekonomi dengan lebih cepat lagi,” kata JK.

JK pernah disamakan dengan tokoh Gajah Mada. ”Bahkan ada yang mengatakan, setelah Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit, orang nomor dua yang kini    memiliki kekuasaan besar adalah Jusuf Kalla,” begitu kata Roy BB Janis, dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2008, Wapres: Pendamping atau Pesaing?--Peran Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Kini, nama JK banyak disebut untuk calon presiden atau wakil presiden. Soal itu, JK tidak membahas. Ia lebih memilih bicara soal subsidi BBM yang bisa menjadi bom waktu pada masa mendatang. Selamat berjuang Pak JK. (J Osdar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

BrandzView
Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Nasional
Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Nasional
Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Nasional
Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Nasional
Ada 'Backlog' Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Ada "Backlog" Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Nasional
Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Nasional
Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com