Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluarga Sulit Jenguk Atut, Pengacara Kritik KPK

Kompas.com - 24/12/2013, 17:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Firman Wijaya, mengeluhkan sulitnya pihak keluarga untuk menjenguk Atut. Menurutnya, untuk menjenguk Atut hari ini, dia harus mendapatkan izin dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini birokratis sekali. Masa keluarga harus minta izin sama KPK dulu sebelum menjenguk. Padahal, ibu sangat butuh dukungan keluarga," kata Firman seusai menjenguk Atut di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa (24/12/2013).

Menurutnya, KPK semestinya jangan terlalu birokratis dalam menerapkan aturan tersebut. Pasalnya, Atut sudah ditahan di Rutan Pondok Bambu. KPK dinilai tidak punya kewenangan membatasi tamu yang dapat menjenguk Atut.

"Kalau di Rutan KPK, silakan pakai izin KPK. Ini kan sudah di Rutan Pondok Bambu, biarkan aturan di rutan yang berlaku. Toh kalau ada masalah, rutan pasti akan bertanggung jawab," jelasnya.

Ke depannya, Firman meminta KPK membuka akses lebih luas lagi bagi tamu Atut, apalagi jika penjenguk merupakan anggota keluarga. "Kami berharap KPK membuka akses lagi, terutama bagi keluarga karena bagaimanapun ibu butuh dukungan dari keluarga," tandas Firman.

Firman, bersama anak Atut, Andiara Aprilia Hikmat alias Dea, dan adik ipar Atut, Airin Rachmi Diany, mengunjungi Atut di Rutan Pondok Bambu hari ini, Selasa (24/12/2013). Mereka tiba di lokasi untuk menjenguk Atut sekitar pukul 10.15 WIB. Mereka menjenguk Atut sekitar dua jam.

Mereka datang dengan membawa satu kantong plastik berisi tempat makanan dan satu koper besar berwarna hitam. Koper besar tersebut dibawa oleh seorang lelaki yang merupakan staf keluarga Atut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Nasional
Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Nasional
DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif Ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif Ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Nasional
Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Nasional
Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Nasional
Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Nasional
Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Nasional
Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

Nasional
Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Nasional
Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Nasional
Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Nasional
PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

Nasional
Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com