Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Jusuf Kalla Cawapres Favorit

Kompas.com - 23/12/2013, 23:52 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jusuf Kalla dinilai menjadi tokoh yang difavoritkan menjadi calon wakil presiden periode 2014-2019. Penilaian ini berdasarkan hasil survei yang digelar Charta Politika pada periode November hingga Desember 2013.

"Masyarakat pemilih yang menjadi responden dalam survei tersebut memilih Jusuf Kalla saat survei dilakukan spontan atau tanpa pilihan jawaban," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya di Gedung Parlemen, Senin (23/12/2013).

Yunarto mengatakan, 14,8 persen responden menyebut nama Kalla ketika ditanya calon wakil presiden yang paling tepat mendampingi Aburizal Bakrie. Begitu pula saat ditanya calon presiden untuk Prabowo Subianto, ujar dia, 14,3 persen menyebut nama Kalla.

"Jusuf Kalla populer karena ada bias pengenalan, dia punya branding sebagai wakil presiden," ujar Yunarto. Politisi senior Partai Golkar itu juga dianggap berpengalaman dan memiliki kemampuan menyelesaikan masalah.

Bukan selalu Kalla

Namun, hasil survei berubah saat pertanyaan yang sama dikaitkan dengan Megawati Soekarnoputri dan Wiranto. Sebanyak 37,9 persen responden menjawab Joko Widodo tepat mendampingi Megawati, dan 21,9 persen responden menyatakan Hary Tanoesoedibjo sebagai tokoh pendamping Wiranto.

Charta Politika Indonesia melakukan survei ini pada 28 November hingga 6 Desember 2013 melalui wawancara tatap muka. Populasi survei adalah seluruh warga Indonesia yang telah memiliki hak pilih, dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih acak.

Survei menggunakan rentang toleransi kesalahan 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Unit sampling primer survei (SPU) ini adalah desa, kelurahan, dengan jumlah sampel masing-masing 10 orang pada tiap SPU. SPU berjumlah 120 desa atau kelurahan yang tersebar secara proporsional.

Charta Politika melakukan quality control terhadap hasil wawancara secara random sebanyak 20 persen dari jumlah responden. Survei dinyatakan bersumber dari dana internal hasil keuntungan survei lain yang digarap Charta Politika. Nominal biayannya antara Rp 450 juta hingga Rp 550 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Nasional
Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Nasional
Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Nasional
Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Nasional
Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com