Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Konvensi Demokrat: Tak Ada Masalah Pendanaan!

Kompas.com - 03/12/2013, 13:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat menampik pernyataan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, yang menyebutkan ada kendala pendanaan dalam proses penyelenggaraan konvensi. Juru Bicara Komite Konvensi Demokrat Rully Charis mengatakan, semua agenda komite berjalan sesuai jadwal dengan dana yang ada.

"Saya pikir tidak ada masalah dengan dana. Namun, memang kami cukup konservatif soal dana, alokasinya harus tepat, efektif, efisien, terukur, dan tentunya akuntabel," ujar Rully saat dihubungi, Selasa (3/12/2013).

Rully menjelaskan, pelaksanaan konvensi tetap berjalan lancar. Pada Januari 2014, ia yakin konvensi akan memberikan gairah baru dalam perpolitikan nasional serta menjadi gelaran yang akan menarik perhatian masyarakat.

"Termasuk di daerah-daerah yang menjadi lokasi pilihan debat antarpeserta," kata Rully.

Mantan Direksi LKBN Antara dan TVRI itu menambahkan, dana konvensi sudah dialokasikan. Penggunaan terbesar ada pada pos pelaksanaan survei, debat kandidat, dan kerja sama dengan media massa.

Pada Januari mendatang, kata Rully, komite juga akan menyelenggarakan diskusi mingguan antarcapres di kantor komite mulai pertengahan Desember ini.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, mengungkapkan bahwa kurang menariknya konvensi lantaran persoalan dana dari partai ke komite yang macet.

"Partai Demokrat tak punya media itu tak perlu dibahas karena sudah terjadi. Bukan itu masalahnya. Menurut saya, ini belum ada dana, belum dapat dari partai. Dananya kan harus halal, jadi sulit," ungkap Hayono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2013).

 Ia membandingkan, pada tahun 2009, Partai Demokrat tak kesulitan dana.

 "Tahun 2009 itu, Pak SBY maju sebagai presiden, sedangkan sekarang sudah tidak. Jadi, tidak ada yang akan mendukung program ini," kata mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketika Mendagri Minta Maaf karena Kinerja Pj Gubernur Papua Barat Daya...

Ketika Mendagri Minta Maaf karena Kinerja Pj Gubernur Papua Barat Daya...

Nasional
Klaim Sudah Deteksi Keberadaan Harun Masiku, KPK: Mudah-mudahan Satu Minggu Tertangkap

Klaim Sudah Deteksi Keberadaan Harun Masiku, KPK: Mudah-mudahan Satu Minggu Tertangkap

Nasional
Soal 5 Pj Kepala Daerah Tersangkut Hukum, Mendagri Sebut Telah Libatkan Penegak Hukum Saat Seleksi

Soal 5 Pj Kepala Daerah Tersangkut Hukum, Mendagri Sebut Telah Libatkan Penegak Hukum Saat Seleksi

Nasional
Antisipasi Kekeringan, Jokowi Perintahkan Mentan Tuntaskan Pemasangan Pipa Pengairan di Jawa

Antisipasi Kekeringan, Jokowi Perintahkan Mentan Tuntaskan Pemasangan Pipa Pengairan di Jawa

Nasional
Jubir PDI-P Sebut Staf Hasto Diinterogasi dan Diintimidasi Penyidik KPK Selama 3 Jam

Jubir PDI-P Sebut Staf Hasto Diinterogasi dan Diintimidasi Penyidik KPK Selama 3 Jam

Nasional
Kloter SUB 106 Jadi Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia Tiba di Tanah Suci

Kloter SUB 106 Jadi Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia Tiba di Tanah Suci

Nasional
Pimpinan Komisi II Harap KPU Tak Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Pimpinan Komisi II Harap KPU Tak Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Penyidik KPK Bakal Dilaporkan ke Dewas, Nawawi: Makin Banyak Laporan Makin Baik

Penyidik KPK Bakal Dilaporkan ke Dewas, Nawawi: Makin Banyak Laporan Makin Baik

Nasional
Moeldoko Minta Publik Tak Berlebihan soal Revisi UU Polri

Moeldoko Minta Publik Tak Berlebihan soal Revisi UU Polri

Nasional
2 Kadernya, Fuad Bawazier-Simon Aloysius, Jadi Komisaris BUMN, Gerindra Beri Penjelasan

2 Kadernya, Fuad Bawazier-Simon Aloysius, Jadi Komisaris BUMN, Gerindra Beri Penjelasan

Nasional
Pansel Diharap Mau Dengarkan Suara KPK soal Seleksi Capim

Pansel Diharap Mau Dengarkan Suara KPK soal Seleksi Capim

Nasional
KPK Sita Ponsel Hasto PDI-P: Berujung pada Pelaporan ke Dewas dan Penjelasan KPK

KPK Sita Ponsel Hasto PDI-P: Berujung pada Pelaporan ke Dewas dan Penjelasan KPK

Nasional
KPK Harap Proses Seleksi Capim oleh Pansel Tak Berbelit-belit

KPK Harap Proses Seleksi Capim oleh Pansel Tak Berbelit-belit

Nasional
Lantik 36 Pejabat Baru, Jaksa Agung Ingatkan Jajaran Jangan Salah Gunakan Wewenang dan Jabatan

Lantik 36 Pejabat Baru, Jaksa Agung Ingatkan Jajaran Jangan Salah Gunakan Wewenang dan Jabatan

Nasional
Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Mendagri Dianggap Tak Baca Situasi dengan Tepat

Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Mendagri Dianggap Tak Baca Situasi dengan Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com